Wacana Penyesuaian Harga BBM Non Subsidi Secara Mingguan, ESDM Jateng: Pemerintah Tetap Wajib Mengawasi

SuaraJawaTengah.id - Penentuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi tetap menjadi kewenangan institusi terkait, seperti Pertamina, lantaran tidak berhubungan langsung dengan keuangan negara.

Meski begitu, pemerintah tetap memiliki peran dalam hal pengawasan harga, sebagai upaya untuk memastikan jika harga BBM non subsidi yang dijual masih dalam keterjangkauan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Sujarwanto, menanggapi wacana penyesuaian harga BBM non subsidi secara mingguan.

Menurut Sujarwanto, BBM non subsidi merupakan komoditas strategis yang menyangkut kebutuhan nasional masyarakat. Dengan begitu, pemerintah tetap harus turut melakukan pengawasan harga agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Meski tak menyangkut keuangan negara, tapi BBM non subsidi ini kan juga menyangkut kebutuhan nasional. Jadi, pemerintah tetap wajib mengawasi, setidaknya nanti ada batas tertinggi dari harga yang tidak boleh dilampaui," ungkap Sujarwanto di Semarang pada Jumat (3/3/2023).

Sujarwanto mengakui, saat ini harga BBM non subsidi memang sangat berpatokan pada harga minyak dunia. Apalagi, pemenuhan BBM di dalam negeri didominasi dari impor.

"Sedangkan kemampuan produksi minyak di dalam negeri baru 7.000 barrel per hari, dengan kebutuhan minyak rata-rata sudah di atas 2.000 barrel per hari," ujarnya.

Meski begitu, lanjut Sujarwanto, saat ini harga BBM non subsidi di Indonesia masih cukup kompetitif dibandingkan dengan negara lain, termasuk Arab Saudi sebagai negara penghasil minyak. Untuk itulah, pihaknya mendukung rencana pengumuman harga BBM non subsidi yang rencananya dilakukan setiap minggu.

"Pengumuman harga BBM non subsidi secara mingguan ini justru membuat masyarakat bisa melakukan pengendalian konsumsi secara mandiri. Ini juga menjadi keadilan bagi pasar," tukasnya.

Baca Juga: PGN Mudahkan Warga Daftar Layanan GasKita

Sujarwanto mencontohkan, jika masyarakat mengetahui minggu ini harga minyak dunia tengah turun, maka mereka pun jadi bisa memperkirakan kalau harga BBM minggu depan akan turun. Nah, kalau tahu harga minyak dunia naik, masyarakat pun lantas bisa melakukan pengendalian konsumsinya.

Bagi pengelola SPBU, kata Sujarwanto, dinilai tidak perlu khawatir dengan kebijakan tersebut. Pasalnya, sudah ada sistem dari Pertamina untuk memastikan jika mereka tidak akan merugi.

"SPBU ini kan kepanjangan tangan dari Pertamina, sudah ada bantalan bantalan bagi mereka untuk menghadapi naik turun harga BBM," tandasnya.

Minim Lonjakan Inflasi

Terkait wacana penyesuaian harga BBM non subsidi secara mingguan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra menyatakan, turut mendukung. Menurutnya, hal tersebut menjadi terbuka dan akan meminimalisir terjadinya penimbunan BBM di masyarakat.

"Kalau diumumkan secara rutin mingguan malah bagus, karena informasi harganya malah terbuka. Tidak akan terjadi penimbunan, karena masyarakat luas menjadi tahu harga yang ada," katanya.