Kemiskinan di Jateng Masih 10,93 Persen, Legislatif Ingatkan Pemerintah: Perlu Upaya untuk Mencapai Target

SuaraJawaTengah.id - Kemiskinan di Jawa Tengah masih harus menjadi perhatian pemerintah daerah maupun dari pusat.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko. Menurutnya, tahun 2023 menjadi tahun terakhir program pembangunan yang memprioritaskan percepatan penanggulangan kemiskinan.

“Kemiskinan masih menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi Jateng, sehingga perlu upaya untuk mencapai target,” jelas politisi Partai Gerindra ini dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (14/5/2023).

Ia menambahkan, upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ini tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemprov Jateng. Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023.

Baca Juga: Viral SPBU di Jateng Ini Selama 15 Menit Senyap Tanpa Aktivitas, Faktanya Bikin Merinding

Pihaknya merinci, dokumen RKPD tahun 2023 menyebutkan, angka kemiskinan di Jateng pada tahun 2023 ditargetkan turun di angka 9,86 persen hingga 9,05 persen. Namun, data terakhir dari BPS Jateng menyebutkan, angka kemiskinan di Jateng masih 10,93 persen.

Dari data tersebut, masih ada 3.831.440 penduduk Jateng yang terjerat problem kemiskinan. Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemprov Jateng diharapkan dapat fokus menggarap program pengentasan kemiskinan.

"Yang paling penting tentu akurasi data. Karena jika data tak valid atau tak update, upaya pengentasan kemiskinan tentu tak bisa maksimal," tegasnya.

Heri menambahkan dari tahun lalu, ia sudah selalu mengingatkan Pemprov Jateng agar mengedepankan validitas data supaya lebih terarah.

"Selalu saya ingatkan bahwa data adalah kunci. Jika data di nomor sekiankan tentu tidak bisa seperti yang kita harapkan bersama hasilnya," imbuhnya.

Baca Juga: Duta Besar Qatar untuk Indonesia Temui Ganjar Pranowo untuk Bahas Potensi Kerjasama

Senada dengan Heri, Komisi E DPRD Provinsi Jateng juga menyoroti soal pentingnya validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karena, data itu menjadi salah satu komponen untuk menyusun rencana pengentasan kemiskinan.