Dia menekankan perlunya harmonisasi peraturan di Indonesia, yang saat ini berjumlah sekitar 110 ribu, termasuk peraturan menteri, daerah, lembaga non kementerian, dan peraturan presiden, yang sering tumpang tindih.
"Indonesia sekarang ada 110 ribu peraturan. Peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan lembaga nonkementerian, peraturan presiden dan lain-lain. Ini memang kedepannya perlu harmonisasi ya. Karna banyak sekali peraturan yang tumpang tindih," kata Gibran, Kamis (14/12/2023).
Menurut Gibran, perizinan usaha seharusnya dapat dilakukan melalui satu pintu, mengintegrasikan database dan big data untuk memudahkan proses. Gibran juga menegaskan bahwa izin pemerintah tidak boleh menyulitkan, apalagi jika disertai praktik pungli.
Untuk itu, dia menyarankan agar peraturan yang ada disederhanakan untuk memfasilitasi para pelaku usaha. Gibran menekankan pentingnya menghapus peraturan yang menghambat, demi memudahkan dan mendukung pertumbuhan usaha di Indonesia. Hal ini berkontribusi dalam mencegah dan juga tegas lawan pungli.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
Terkini
-
OTT Bupati Sudewo, Gerindra Jateng Dukung Penuh Penegakan Hukum dari KPK
-
Gebrakan Awal Tahun, Saloka Theme Park Gelar Saloka Mencari Musik Kolaborasi dengan Eross Candra
-
Deretan Kontroversi Kebijakan Bupati Pati Sudewo Sebelum Berakhir di Tangan KPK
-
OTT KPK di Pati: 6 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan yang Sudah Lama Dibisikkan Warga
-
7 Kontroversi Bupati Pati Sudewo Sebelum Kena OTT KPK, Pernah Picu Amarah Warga