Serapan Pupuk Bersubsidi di Jawa Tengah Masih Kurang, Satu Desa di Magelang Tak Bisa Menebus

SuaraJawaTengah.id - Pupuk bersubsidi masih menjadi pembahasan hangat di Jawa Tengah. Padahal pemerintah masih getol-getolnya menyeuarakan ketahanan pangan.

Namun demikian, ketersediaan pupuk bersubdi rupanya tak sepenuhnya terpenuhi untuk para petani.

Kepala Dinas Pertanian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Supriyanto mengatakan alokasi pupuk bersubsidi hanya diberikan untuk 9 komuditas saja.

Padahal Jawa Tengah memiliki 69 komuditas pertanian yang masih dikembangan.

Baca Juga: Punya Kaki Ceper, Jangan Terbiasa Berolahraga Menggunakan Tumit, Ini Penjelasan dari Dokter

"Kita dapat pupuk tentu dari alokasi pemerintah pusat, kalau dari jumlah yang disediakan jelas bahasa saya, kurang. Sebab alokasi itu hanya 9 komuditas menurut permentan 10 tahun 2022. Lalu komuditas kita 69. Alokasi itu terbatas," ujar Supriyanto saat di acara FGD yang membahas tentang “Perbaikan Distribusi Pupuk: Perspektif Pelaku Usaha Pertanian dan Peran Serta Pemerintah Daerah” oleh NAGARA INSTITUTE di Semarang pada Rabu (20/12/2023).

Ia pun mencontohkan beberapa komuditas yang tidak mendapat pupuk bersubsidi.

"Contoh padi, jagung, kedelai tanaman pangan, kan masih ada yang lain, ubi kayu, kentang juga makanan tho? terus kopi, kakau, tebu, tapi tembakau tidak dapat. Terus holtikultura hanya bawang putih, merah dan cebai, lainnya tidak dapat," ujarnya.

Selain itu, penyerapan pupuk bersubsidi di Jawa Tengah juga tak sepenuhnya bisa diakses oleh semua petani. Bahkan banyak faktor pupuk tersebut tidak bisa habis.

"Nah kalau terbatas hanya 9 komuditas, serapan kita tidak sampai 90 persen, hari ini sekitaran 78 persen. Enggak bisa habis, banyak hal di lapangan," ujarnya.

Baca Juga: Jangan Khawatir dengan Kaki Ceper pada Anak, Ini Penjelasan Dokter

Supriyanto pun memaparkan permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Tengah.

"Mekanisme penyaluran Pupuk bersubsidi yang melalui eRDKK, tebus pupuk bersubsidi, tidak singkorn datanya. Yang kedua, data eRDKK hari ini dengan yang musim berikunya tidak sama. Masih banyak petani penggarap yang sewa lahan, tidak ada jaminan musim depan tanam lagi. Belum tentu," jelasnya.

"Banyak lagi juga masalah human error, satu desa di Magelang tidak bisa menebus pupuk, karena penyuluhnya tidak memasukan nama-nama itu ke eRDKK, kita angkut masalah itu ke jakarta," tambahnya.

Ia menyebut, Jawa Tengah mendapatkan alokasi pupuk subsidi yang cukup besar. Namun, tak semua terserap oleh petani.

"Kalau jumlah pupuk 2023 ini ada sekitar 3 juta ton sekian, tapi tidak terserap semua. Kebutuhannya 69 komuditas menjadi 9 komuditas mencapai 5 juta ton, padahal petani tidak bisa dibatasi. Tapi kita tidak menyalahkan siapa pun, karena itu sesuai Permentan," jelasnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, mengatakan dalam menghadapi krisis pangan global yang sedang terjadi, penting bagi Indonesia untuk memiliki Tingkat ketahanan pangan yang kuat. Salah satunya menyelesaikan masalah pupuk.

"Untuk mencapai itu, pupuk merupakan salah satu komoditas inti dalam tercapainya ketersediaan pangan nasional yang baik. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang penting agar ketahanan pangan nasional kita menjadi kuat dan siap menghadapi tantangan pangan global," ujarnya.