
SuaraJawaTengah.id - Cawapres Mahfud MD sempat menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen dalam setahun jika menangi Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan pasangan Ganjar Pranowo dalam dalam debat Pilpres 2024, Jumat (22/12/2023) silam.
Menanggapi janji itu, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen berat dicapai.
"Jadi, kalau target pertumbuhan ekonomi 7 persen dalam 5 tahun atau rata-rata 7 persen per tahun, memang tidak ada yang tidak mungkin, tetapi sepertinya berat untuk dicapai ya," kata Eko dilansir dari ANTARA, Senin (25/12/2023).
Dia memaparkan, berdasarkan rekam jejak selama era reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah menyentuh angka 7 persen.
"Ini pandangan realistis, ya, bukan pesimis. Bukan optimistis berlebihan, ya, karena pasang angka di dalam visi dan misi gampang, merealisasikannya susah," jelas dia.
Ia memandang bahwa angka yang paling realistis untuk dijadikan target pertumbuhan ekonomi adalah 6 persen atau lebih tinggi dari capaian pemerintahan Presiden RI Joko Widodo saat ini, berkisar di angka 5 persen.
Meski demikian, kata dia, untuk menyentuh target 6 persen dibutuhkan kerja keras serta harus memiliki sektor-sektor ekonomi dengan daya ungkit yang tinggi.
"Target 6 persen pun butuh sektor-sektor yang bisa mengungkit lebih tinggi, terutama dua sektor yang paling penting, yaitu sektor industri pertumbuhannya harus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di angka 9 atau 10 persen ada optimisme untuk bisa mencapai. Yang kedua sektor pertanian minimal harus setara dengan target pertumbuhan ekonomi," paparnya.
Baca Juga: Sempat Dikabarkan Sakit hingga Absen Kampanye di NTB, Mahfud MD: Saya Sudah Sehat
Sementara itu, optimalisasi penegakan hukum dengan memberantas praktik korupsi yang menjadi strategi paslon nomor urut 3 itu juga dinilainya belum cukup untuk bisa menembus target pertumbuhan ekonomi 7 persen.
Misalnya, ide Mahfud pada debat cawapres itu yang bisa menangani korupsi ratusan triliun rupiah, kemudian uang hasil sita itu dipakai untuk pembangunan.
"Itu bagus, tetapi tidak kemudian bisa ujuk-ujuk menumbuhkan 7 persen. Sebesar-besarnya belanja pemerintah itu hanya akan berkontribusi sekitar 10 persenan, bahkan kurang dari total PDB nasional," ujarnya.
Menurut Eko, jika penegakan hukum secara serius dan disiplin seperti yang diterapkan di Tiongkok dan negara-negara maju lainnya, dapat membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 7 persen tersebut walaupun membutuhkan waktu yang panjang.
"Sepertinya prosesnya panjang, bisa membantu untuk mewujudkan 7 persen dengan pemberantasan korupsi, saya ragu," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Usai Jokowi, Kini Dokter Tifa Ungkit Ijazah SMA Gibran: Cuma Punya Surat Setara SMK?
- 8 Promo Kuliner Spesial HUT RI Sepanjang Agustus 2025
- Jay Idzes Pakai Jam Tangan Rolex dari Prabowo saat Teken Kontrak Sassuolo
- Gibran Cuma Lirik AHY Tanpa Salaman, Sinyal Keretakan di Kabinet? Rocky Gerung: Peran Wapres Diambil
- Eks Menteri Agama Gus Yaqut Dicekal Terkait Korupsi Haji! KPK Ungkap Fakta Mengejutkan
Pilihan
-
Bupati Pati Bisa Susul Nasib Tragis Aceng Fikri? Sejarah Buktikan DPRD Pernah Menang
-
4 Rekomendasi Tablet Murah untuk Main Game Terbaru Agustus 2025
-
Api Perlawanan Samin Surosentiko Menyala Lagi di Pati, Mengulang Sejarah Penindasan Rakyat
-
4 Rekomendasi HP Murah Chipset Snapdragon Gahar, Harga mulai Rp 2 Jutaan Terbaru Agustus 2025
-
Grup Emiten Boy Thohir Disebut Dapat Diskon Tak Wajar atas Pembelian Solar di Pertamina
Terkini
-
Bukan Cuma Hoki, 3 Weton Ini Punya 'Modal' Jadi Sultan Sejak Lahir Menurut Primbon Jawa
-
Demo Pati Berakhir Ricuh: 64 Orang Terluka Termasuk Polisi, Tak Ada Korban Jiwa
-
Jejak Dosen UGM HU: Diduga Otaki Korupsi Kakao Fiktif Rp7 Miliar di Perusahaan Milik Kampus
-
Demo Anarkis di Pati, 11 Orang Diduga Provokator Diciduk Polisi
-
Polisi Bantah Isu Korban Tewas Demo Ricuh di Pati, Fakta di Lapangan: Puluhan Orang Terluka