SuaraJawaTengah.id - Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Imanuel Cahyadi mengingatkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk tidak berpolemik soal alat utama sistem senjata (alutsista).
Imanuel mengungkapkan hal itu ketika menanggapi pernyataan Hasto yang meminta Calon Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengoreksi pernyataan soal alutsista pada masa pemerintahan Soekarno dalam pembebasan Irian Barat.
"Sayang sekali Mas Hasto sebagai doktor lulusan Universitas Pertahanan (Unhan) menarik persoalan alutsista ini ke hal-hal yang tidak esensial, bekas atau baru salah satunya," kata Imanuel dilansir dari ANTARA, Minggu (14/1/2024).
Menurut Imanuel, topik tentang alutsista adalah tentang kegunaan. Berbicara tentang alutsista adalah soal deterrence (pencegahan). Baru atau bekas, selama memiliki efek deterrent, tentu sah-sah saja digunakan.
Apalagi, kata dia, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tentu sangat paham mengenai usia pakai alutsista yang digunakan oleh pasukannya.
"Saya menyayangkan komentar Mas Hasto yang justru mengurangi esensi deterrent dari alutsista Indonesia yang dibangun hingga saat ini," ujarnya.
Pada zaman Bung Karno, menurut dia, tidak pernah ada debat alutsista bekas atau baru karena Bung Karno paham bangsa Indonesia juga butuh deterrence sebagai strategi militer dalam mempertahankan Irian Barat pada saat itu.
"Maka, yang ditonjolkan adalah kuantitas dan kualitasnya. Pada tahun 1960-an, sudah memiliki puluhan Mig-17 (bekas), Mig-19, Mig-21, Tu-16 made in Soviet. Belum termasuk yang diterima angkatan laut dan darat," katanya.
Selain itu, narasi tentang alutsista Indonesia harusnya berbicara tentang substansi pertahanan dan deterrence-nya. Bung Karno saat mempertahankan Irian Barat dengan menggunakan perpaduan alutsista baru dan bekas untuk mempertahankan kedaulatan NKRI.
Baca Juga: Meski Terus Diserang, Prabowo Subianto Dinilai Paling Jujur Selama Debat Capres Ketiga, Benarkah?
Imanuel berpendapat bahwa isu terkait dengan pengadaan alutsista Indonesia harus dalam keadaan baru (bukan bekas) belum memiliki urgensi yang mendesak dalam strategi pertahanan Indonesia.
Dalam hal pertahanan negara, kata dia, untuk menjaga kedaulatan wilayah dengan lanskap kepulauan seperti Indonesia, justru membutuhkan banyak sekali alutsista, khususnya wilayah air dan udara.
"Untuk memenuhi hal tersebut, patut menjadi pertanyaan apakah dimungkinkan dengan postur anggaran saat ini? Belum lagi soal kendala teknis dan skala prioritas dalam penggunaan anggaran kita," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- Sempat Diamankan saat OTT, Sestama BNPB Rustian Kini Diperiksa KPK di Gedung Merah Putih
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Ramai Tren Downgrade Lifestyle, Desainer Pilih Bedakan Produk Retail dan Wastra
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Indosat Perkuat 5G di Semarang, Cakupan Capai 96 Persen, UMKM hingga Pengguna AI Jadi Sasaran
-
Tiga Insiden Terjadi di Porprov Jateng, KONI dan Panitia Evaluasi Prosedur Keselamatan Atlet
-
Viral Atlet Silat Kejang di Porprov Jateng, Wasit Dinilai Belum Berpengalaman
-
Jelang Akhir Tahun, Wakil Ketua DPRD Jateng Wanti-wanti Ancaman Kelangkaan dan Antrean BBM
-
Hati-hati! Wakil Ketua DPRD Jateng Peringatkan Bahaya Bullying di Sekolah