SuaraJawaTengah.id - Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Imanuel Cahyadi mengingatkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk tidak berpolemik soal alat utama sistem senjata (alutsista).
Imanuel mengungkapkan hal itu ketika menanggapi pernyataan Hasto yang meminta Calon Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengoreksi pernyataan soal alutsista pada masa pemerintahan Soekarno dalam pembebasan Irian Barat.
"Sayang sekali Mas Hasto sebagai doktor lulusan Universitas Pertahanan (Unhan) menarik persoalan alutsista ini ke hal-hal yang tidak esensial, bekas atau baru salah satunya," kata Imanuel dilansir dari ANTARA, Minggu (14/1/2024).
Menurut Imanuel, topik tentang alutsista adalah tentang kegunaan. Berbicara tentang alutsista adalah soal deterrence (pencegahan). Baru atau bekas, selama memiliki efek deterrent, tentu sah-sah saja digunakan.
Apalagi, kata dia, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tentu sangat paham mengenai usia pakai alutsista yang digunakan oleh pasukannya.
"Saya menyayangkan komentar Mas Hasto yang justru mengurangi esensi deterrent dari alutsista Indonesia yang dibangun hingga saat ini," ujarnya.
Pada zaman Bung Karno, menurut dia, tidak pernah ada debat alutsista bekas atau baru karena Bung Karno paham bangsa Indonesia juga butuh deterrence sebagai strategi militer dalam mempertahankan Irian Barat pada saat itu.
"Maka, yang ditonjolkan adalah kuantitas dan kualitasnya. Pada tahun 1960-an, sudah memiliki puluhan Mig-17 (bekas), Mig-19, Mig-21, Tu-16 made in Soviet. Belum termasuk yang diterima angkatan laut dan darat," katanya.
Selain itu, narasi tentang alutsista Indonesia harusnya berbicara tentang substansi pertahanan dan deterrence-nya. Bung Karno saat mempertahankan Irian Barat dengan menggunakan perpaduan alutsista baru dan bekas untuk mempertahankan kedaulatan NKRI.
Baca Juga: Meski Terus Diserang, Prabowo Subianto Dinilai Paling Jujur Selama Debat Capres Ketiga, Benarkah?
Imanuel berpendapat bahwa isu terkait dengan pengadaan alutsista Indonesia harus dalam keadaan baru (bukan bekas) belum memiliki urgensi yang mendesak dalam strategi pertahanan Indonesia.
Dalam hal pertahanan negara, kata dia, untuk menjaga kedaulatan wilayah dengan lanskap kepulauan seperti Indonesia, justru membutuhkan banyak sekali alutsista, khususnya wilayah air dan udara.
"Untuk memenuhi hal tersebut, patut menjadi pertanyaan apakah dimungkinkan dengan postur anggaran saat ini? Belum lagi soal kendala teknis dan skala prioritas dalam penggunaan anggaran kita," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
Kualitas Aset Membaik, JPMorgan Naikkan Rekomendasi Saham BBRI Menjadi Overweight
-
Sadis! Rampok Ponsel Tebas Telinga Korban hingga Nyaris Putus di Semarang
-
Bripka EJ Mubaligh Polres Wongiri Tersangka Kekerasan Seksual, Terancam Sanksi Kode Etik Pemecatan
-
Di Tengah Ancaman PHK, Investasi Baru di Jateng Buka 650 Lapangan Kerja
-
Musim Kemarau di Jateng Datang, Pendaki Gunung Diminta Tak Nyalakan Api Sembarangan