SuaraJawaTengah.id - Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Imanuel Cahyadi mengingatkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk tidak berpolemik soal alat utama sistem senjata (alutsista).
Imanuel mengungkapkan hal itu ketika menanggapi pernyataan Hasto yang meminta Calon Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengoreksi pernyataan soal alutsista pada masa pemerintahan Soekarno dalam pembebasan Irian Barat.
"Sayang sekali Mas Hasto sebagai doktor lulusan Universitas Pertahanan (Unhan) menarik persoalan alutsista ini ke hal-hal yang tidak esensial, bekas atau baru salah satunya," kata Imanuel dilansir dari ANTARA, Minggu (14/1/2024).
Menurut Imanuel, topik tentang alutsista adalah tentang kegunaan. Berbicara tentang alutsista adalah soal deterrence (pencegahan). Baru atau bekas, selama memiliki efek deterrent, tentu sah-sah saja digunakan.
Apalagi, kata dia, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tentu sangat paham mengenai usia pakai alutsista yang digunakan oleh pasukannya.
"Saya menyayangkan komentar Mas Hasto yang justru mengurangi esensi deterrent dari alutsista Indonesia yang dibangun hingga saat ini," ujarnya.
Pada zaman Bung Karno, menurut dia, tidak pernah ada debat alutsista bekas atau baru karena Bung Karno paham bangsa Indonesia juga butuh deterrence sebagai strategi militer dalam mempertahankan Irian Barat pada saat itu.
"Maka, yang ditonjolkan adalah kuantitas dan kualitasnya. Pada tahun 1960-an, sudah memiliki puluhan Mig-17 (bekas), Mig-19, Mig-21, Tu-16 made in Soviet. Belum termasuk yang diterima angkatan laut dan darat," katanya.
Selain itu, narasi tentang alutsista Indonesia harusnya berbicara tentang substansi pertahanan dan deterrence-nya. Bung Karno saat mempertahankan Irian Barat dengan menggunakan perpaduan alutsista baru dan bekas untuk mempertahankan kedaulatan NKRI.
Baca Juga: Meski Terus Diserang, Prabowo Subianto Dinilai Paling Jujur Selama Debat Capres Ketiga, Benarkah?
Imanuel berpendapat bahwa isu terkait dengan pengadaan alutsista Indonesia harus dalam keadaan baru (bukan bekas) belum memiliki urgensi yang mendesak dalam strategi pertahanan Indonesia.
Dalam hal pertahanan negara, kata dia, untuk menjaga kedaulatan wilayah dengan lanskap kepulauan seperti Indonesia, justru membutuhkan banyak sekali alutsista, khususnya wilayah air dan udara.
"Untuk memenuhi hal tersebut, patut menjadi pertanyaan apakah dimungkinkan dengan postur anggaran saat ini? Belum lagi soal kendala teknis dan skala prioritas dalam penggunaan anggaran kita," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Semen Gresik Maknai Hari Kartini dengan Mendorong Peran Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan
-
Semangat Hari Kartini, BRI Perkuat Pemberdayaan Perempuan untuk Ekonomi Inklusif
-
Dorong Bisnis Berkelanjutan, BRI Terapkan Praktik ESG dalam Strategi Operasional
-
BRI Raih Tiga Penghargaan di Infobank 500 Women 2026, Tegaskan Kepemimpinan Perempuan
-
Skandal Investasi Bodong 'Snapboost' di Blora: Nama Guru SMA Terseret, Ratusan Juta Melayang