Tuntut Makzulkan Presiden Jokowi, Mahasiswa Semarang: Demokrasi Rusak, Ayo Rebut Kembali

Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) ini memaparkan keterlibatan Presiden Jokowi terhadap jalannya pesta demokrasi terlampau jauh. Sehingga terjadi penyelewengan kekuasaan mulai dari politisasi bansos dan mobilisasi aparat di daerah Jawa Tengah.

Akmal memastikan masa aksi yang ikut hari ini tidak ditumpangi kepentingan apapun. Mereka hanya memperpanjang suara-suara yang telah digaungkan sivitas akademika di berbagai perguruan tinggi tanah air.

"Tuntutan kita ada lima, makzulkan Jokowi, hentikan tindakan-tindakan represifitas aparat, tegakkan supremasi hukum dan kadaulatan rakyat, wujudkan demokrasi yang berkeadilan serta yang terakhir wujudkan perlindungan hak asasi manusia," papar lelaki asal Kalimantan.

AJI Semarang Ikut Menyatakan Sikap

Baca Juga: Usai Kalahkan Arema FC, Yoyok Sukawi dan PSIS dapat Doa dari Ketua MUI Jateng

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Aris Mulyawan turut berorasi. Jurnalis Suara Merdeka ini memaparkan kondisi demokrasi di era Presiden Jokowi mengalami kemunduran.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia diabaikan demi mempertahankan investasi yang menguntungkan oligarki.

Aris juga tak sungkan mengatakan Jokowi seperti anti demokrasi. Hal itu ditunjukkan dengan disahkannya sejumlah Undang-undang yang justru mengancam HAM dan memperlemah institusi demokrasi mulai dari Perpres jabatan fungsional TNI, revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, dan UU ITE yang masih memuat pasal-pasal berbahaya bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

"Alih-alih mendengarkan aspirasi rakyat, masyarakat sipil yang berunjuk rasa atas berbagai undang-undang yang mengancam itu justru ditindak dengan kekerasan," resahnya.

Di era rezim Jokowi pula, banyak serangan-serangan yang mengintimidasi jurnalis. Pada tahun 2023, terdapat 89 kasus serangan yang menargetkan jurnalis dan media, tertinggi sepanjang satu dekade. Kekerasan demi kekerasan yang terjadi tanpa diikuti penyelidikan yang serius dan imparsial, mengakibatkan siklus kekerasan pada jurnalis tak pernah berhenti.

Baca Juga: Jawa Tengah Rawan Konflik, Operasi Senyap Menekan Rektor Disinyalir Bisa Untungkan Prabowo dan Gibran

Presiden Jokowi makin menunjukkan ambisinya melanggengkan kekuasaan dengan cara yang kotor. Mahkamah Konstitusi ditabrak guna melahirkan politik dinasti, menyalahgunakan sumber daya negara dan mengintimidasi oposisi.