Polemik Tarif Taksi Online di Jateng, Maxim Buka Suara Soal Penyegelan Kantor

Aksi tersebut juga disinyalir merupakan aksi yang dipolitisasi oleh sejumlah orang untuk kepentingan politiknya.

Anas berpendapat meskipun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan tarif taksi online, namun implementasinya tetap harus merujuk pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

“Saya mendapat informasi bahwa beberapa pendemo melakukan unjuk rasa untuk membantu mereka mendapatkan suara saat pemilu di mana dukungan dari driver dapat menguntungkan mereka dalam mencapai tujuan politiknya, saya sangat menyayangkan karena tindakan tersebut tidak mewakili suara kami seluruh pelaku driver taksi online, saya harap rekan yang lain bisa lebih bijak dalam hal ini,” sambung Anas.

Dia mengungkapkan kekhawatiran dirinya tentang penurunan orderan yang signifikan jika tarif dinaikkan. Anas merupakan pengemudi taksi online yang bergabung menjadi mitra Maxim sejak tahun 2019 .

Baca Juga: Driver Taksi Online di Semarang Ngamuk Karena Hal Ini, Nekat Bawa Kabur Penumpang

"Saya tidak sependapat dengan mereka yang menuntut kenaikan tarif taksi online karena saya dan rekan-rekan driver lainnya khawatir jika harga taksi online dinaikkan maka akan berdampak pada jumlah orderan yang semakin sedikit, sejauh ini kami telah merasa mendapat jumlah orderan yang baik dengan tarif saat ini," ucap Anas.

Dikonfirmasi terpisah, Plh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Tengah Erry Derima Ryanto, mengungkapkan, setelah terjadinya demo dan kekecewaan mitra driver terhadap Grab dan Maxim, pemerintah akhirnya turun tangan dan menggelar audiensi.

Menurut Erry, Rabu 27 Maret 2024, dari hasil audiensi tersebut, terdapat tiga hal pokok yang menjadi keputusan bersama.

Pertama, perwakilan aplikator dari Grab, Maxim, dan Gojek yang turut hadir, menyatakan kesiapan untuk mengikuti SK Gubernur dalam hal penetapan tarif.

"Para aplikator dan mitra kami dorong untuk terus menerus menjalin komunikasi terutama terkait fitur yang ada di dalamnya. Ketiga, tidak menutup kemungkinan SK Gubernur Jateng ini dievaluasi apabila terjadi perubahan yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha," jelas Erry.

Baca Juga: Sempat Melarikan Diri ke Karanganyar, Ini Tampang Pembunuh Pengemudi Taksi Daring di Kota Semarang