Tak Ingin Malu dengan Wisatawan, Juru Parkir Liar di Kota Semarang Bakal Ditertibkan

SuaraJawaTengah.id - Masalah retribusi parkir terus menjadi sorotan pemerintah maupun masyarakat. Sebab, hasil tersebut tentu saja diharapkan bisa menambah pendapatan asli daerah atau PAD. 

Menanggapi hal itu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta dinas perhubungan setempat menginventarisasi atau mendata ulang keberadaan juru parkir (jukir) di Kota ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Asri, dan Sehat).

"Kami sedang minta dishub untuk menginventarisasi lagi jukir-jukir. Karena ini banyak lagi, marak jukir liar," kata Ita dikutip dari ANTARA pada Senin (20/5/2024).

Menurut dia, Kota Semarang merupakan kota tujuan wisata dan kota transit sehingga potensi penerimaan retribusi parkir sangat besar.

Baca Juga: Duh! Jadi Mafia Tanah, Lurah di Kota Semarang Ditahan Kejaksaan

"Penerimaan retribusi harus naik. 'Kan enggak mungkin mobil nambah, tetapi PAD (pendapatan asli daerah) target retribusinya turun," kata Ita.

Oleh karena itu, dia meminta potensi PAD dari sektor retribusi dikaji, termasuk keberadaan jukir, untuk disesuaikan dengan jumlah titik parkir di Kota Semarang.

Kalau untuk parkir di dalam gedung, kata dia, seperti perhotelan, mal, dan pasar saat ini sebenarnya sudah lebih tertata.

"Kalau parkir offstreet sudah lebih tertata seperti hotel, mal, dan pasar. Namun, kalau untuk parkir tepi jalan, harus ditertibkan," katanya.

Beberapa ruas jalan, kata dia, sudah menerapkan sistem pembayaran parkir elektronik. Akan tetapi, pelaksanaannya saat ini masih kurang maksimal.

Baca Juga: Masyarakat Diminta Antisipasi Fenomena Cuaca Panas di Semarang, Kurangi Aktivitas di Bawah Paparan Matahari

"Parkir elektronik ini kadang (pengguna jalan, red.) malas disuruh ngetap ya, malam mereka lebih baik membayar (tunai, red.). Saya minta dievaluasi semua untuk mendapatkan retribusi tinggi," katanya.

Dengan membayar tunai, kata dia, potensi kebocoran retribusi parkir akan lebih rawan sehingga lebih efektif jika penerapan sistem elektronik. Namun, realisasi di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan.

"Kayak (bulan, red.) sekarang ini 'kan long weekend-nya banyak. Ada yang sampai 4 hari. Itu hotel penuh tiap malam, belum tempat wisata, Kota Lama. Pasti (retribusi parkir, red.) harus dievaluasi lagi," pungkasnya.