Pengamat: Koalisi Partai di Pilkada Jateng Berpotensi Berbeda dengan Pilpres

SuaraJawaTengah.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mulai dibicarakan publik. Hal itu karena beberapa partai sudah membuka penjaringan bakal calon Bupati/Wali Kota dan Gubernur. 

Namun demikian, akankah koalisi Partai Politik di Pilpres 2024 lalu akan berbanding lurus pada Pilkada yang digelar November mendatang? 

Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Ghulam Manar berpendapat koalisi yang terjadi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di tingkat nasional bisa saja berbeda dengan koalisi pada pemilihan kepala daerah.

"Berbicara politik, koalisi itu tidak permanen. Tidak ada jaminan di pilpres kemudian (sama) dengan pilkada, termasuk untuk Jateng maupun Kota Semarang," katanya dikutip dari ANTARA di Semarang, Sabtu (25/5/2024). 

Baca Juga: Waspada Cuaca Ekstrem, Jawa Tengah Berpotensi Kembali Diguyur Hujan pada 24 Mei 2024

Menurut dia, Jateng selama ini dikenal sebagai basis massa PDI Perjuangan sehingga kerap disebut dengan "kandang banteng" yang sejauh ini masih cukup kuat, meski calon presidennya dan wakil presidennya kalah pada Pilpres 2024.

Sebab, kata dia, perolehan suara PDIP pada Pemilu 2024 masih cukup tinggi, meski turun dan berpeluang untuk mengusung pasangan calon sendiri pada Pilkada Jateng karena telah melampaui syarat minimal 20 persen atau 24 kursi.

Karena itu, ia memperkirakan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terjadi di tingkat pusat pada Pilpres atau Pemilu 2024 tidak akan terjadi di Jateng karena situasi dan peta politiknya berbeda.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) adalah gabungan Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora Indonesia, PSI, Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

"Kalau di level lokal, masyarakat merasakan langsung kinerja kepala daerahnya, baik gubernur, apalagi wali kota dan bupati. Karena itu, koalisi pada Pilpres 2024 tidak akan terjadi di Jateng," katanya.

Baca Juga: Empat Tersangka Korupsi Bank Mandiri Semarang Ditahan, Rugikan Negara Rp 112 Miliar

Meski demikian, kata Ghulam, dinamika politik bisa saja berubah, apalagi sampai saat ini semua parpol masih wait and see atau saling melihat dan menunggu menghadapi kontestasi pilkada di Jateng.