Polemik Pilkada Kendal, Dico Ganinduto Vs SK Ganda PKB, Ini Kata Pengamat

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Borneo Tarakan (UBT) Prof Yahya Ahmad Zein ikut menyoroti fenomena Politik di Kabupaten Kendal tersebut.

Ia mengatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik memiliki norma dan kewenangan tersendiri untuk mengusung calon kepala daerah. Sehingga menurutnya, yang menjadi problematika bahwa dalam perundang-undangan tidak ada larangan partai politik untuk menarik dukungannya, sebelum penetapan calon oleh KPU.

"Jadi artinya begini, sebenarnya sebelum penetapan calon kepala daerah oleh KPU, maka dukungan bisa diberikan kepada siapa saja. Jadi KPU seharusnya menerima namun setelah itu dilakukan verifikasi kepada parpol. Dan yang diatur dalam dalam normanya di Pasal 53 ayat 1 UU 8 Tahun 2015 itu kalau kemudian partai politik atau gabungan partai politik menarik pasangan calon atau calon mengundurkan diri sejak ditetapkan, nah baru ada sanksi di situ," kata Yahya dari keterangan tertulis.

Menurutnya, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) setiap partai politik atau gabungan partai politik boleh mencalonkan satu pasangan calon. Terkait adanya penarikan dukungan oleh PKB terhadap salah satu calon dan mengeluarkan rekomendasi baru, dirinya pun mempertanyakan pelanggaran apa yang dilakukan parpol tersebut.

Lebih lanjut, Yahya menilai bahwa kericuhan tersebut bisa terjadi dalam proses Pilkada karena memang tidak ada norma larangan, selain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.

“Artinya sebelum adanya penetapan calon oleh KPU, itu menjadi haknya partai politik untuk mendukung siapa saja. Dan itu menjadi hukum publik dan dilarang, pada saat tadi, pada saat kemudian sudah ditetapkan," ujarnya.

“Ini tugas PKB Kendal karena di Pileg kemarin jadi partai pemenang. Dan pada Pilkada ini merasa sangat terpanggil untuk menampilkan kader-kader terbaik yang bisa memperbaiki dan memperjuangkan dan mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal,” kata dia.

Adapun kronologis penerimaan dua SK DPP PKB tersebut menurut Ketua DPC PKB Kendal, Muhammad Makmun, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 13.30 WIB pihak paslon Tika - Benny Karnadi menyampaikan kepada DPC PKB Kendal SK DPP PKB tertanggal 21 Agustus untuk proses pendaftaran Cabup-Cawabup Kendal.

DPC PKB Kendal kemudian melakukan pendaftaran pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB. Tetapi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 itu usai mendaftarkan paslon Tika-Denny sekira pukul 14.00 WIB pihak Dico - KH Ali Nuruddin menyampaikan kepada DPC PKB Kendal SK DPP PKB tertanggal 24 Agustus untuk proses pendaftaran Cabup-Cawabup.

Baca Juga: Yoyok Sukawi dan Joko Santoso Jalani Tes Kesehatan di RSUP Dr Kariadi Semarang, Optimistis Hasil Positif

Dengan adanya SK DPP PKB yang baru tersebut DPC PKB Kendal juga melaksanakan perintah DPP PKB untuk mendaftarkan paslon Dico - KH Ali Nuruddin pada hari itu juga pukul 20.00 WIB.

Tetapi Pendaftaran paslon Dico - KH Ali Nuruddin ditolak oleh KPU Kendal. KPU berpedoman pada pasal 100 PKPU Nomor 8 tahun 2024 tentang tidak boleh partai politik mencabut dukungan pasangan calon.

Padahal pasal 53 ayat 1 UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah larangan menarik pasangan calon atau mengundurkan diri sejak ditetapkan.