Tiga Skandal Korupsi yang Menjerat Wali Kota Semarang dan Suaminya

SuaraJawaTengah.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tiga kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita, serta suaminya yang menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri. Keduanya kini ditahan selama 20 hari pertama hingga 10 Maret 2025.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menjelaskan bahwa sejak menjabat sebagai Wali Kota Semarang, Mbak Ita dan Alwin diduga menerima sejumlah uang dari fee pengadaan meja dan kursi untuk SD, pengaturan proyek penunjukan langsung di tingkat kecamatan, serta permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang.

1. Dugaan Korupsi Pengadaan Meja dan Kursi SD

Pada akhir November 2022, setelah dilantik, Mbak Ita dan Alwin mengumpulkan para pejabat Pemkot Semarang di kediaman pribadinya dan meminta mereka mengikuti perintahnya. Beberapa minggu kemudian, Alwin mengenalkan Mohammad Ahsan (Sekretaris Dinas Pendidikan) kepada RUD (Direktur PT Deka Sari Perkasa) dan memerintahkan agar perusahaan tersebut menjadi penyedia meja kursi SD.

Pada Juni 2023, Mbak Ita menginstruksikan setiap OPD menyisihkan 10% anggaran untuk APBD-P, termasuk mengurangi beberapa proyek fisik di Dinas Pendidikan. Usulan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk pengadaan meja dan kursi pun dimasukkan dalam APBD-P 2023 dan PT Deka Sari Perkasa ditunjuk sebagai pemenang tender. Sebagai imbalan, Alwin menerima fee sebesar Rp1,75 miliar dari perusahaan tersebut.

2. Pengaturan Proyek Penunjukan Langsung di Kecamatan

Alwin juga meminta para camat di Kota Semarang memberikan proyek penunjukan langsung senilai Rp20 miliar kepada Martono, Ketua Gapensi Kota Semarang. Sebagai imbalan, Alwin menerima komitmen fee sebesar Rp2 miliar. Selain itu, kontraktor yang ingin mendapatkan proyek diwajibkan menyetor 13% dari nilai proyek kepada Martono, yang kemudian digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk acara festival bunga Pemkot Semarang.

3. Permintaan Uang dari Bapenda

Pada Desember 2022, Mbak Ita menolak menandatangani Keputusan Wali Kota terkait insentif pemungutan pajak ASN. Ia meminta tambahan dari insentif tersebut, yang kemudian dikumpulkan secara "sukarela" dari pegawai Bapenda Kota Semarang. Dari April hingga Desember 2023, Mbak Ita dan Alwin menerima setidaknya Rp2,4 miliar dari dana ini.

Baca Juga: Maraknya Kenakalan Remaja di Semarang, Wali Kota Serukan Edukasi dan Pengawasan Ketat

Atas perbuatannya, keduanya dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka ditahan di Rutan KPK Jakarta Timur mulai 19 Februari hingga 10 Maret 2025.

Kontributor : Dinar Oktarini