Pengusaha Truk Tanjung Emas Protes Larangan Operasional, Desak Kebijakan Ditinjau Ulang

Selain itu, ia juga mendesak agar pengecualian tidak hanya berlaku bagi truk yang mengangkut bahan kebutuhan pokok, tetapi juga untuk truk yang membawa bahan baku industri dan barang ekspor-impor yang mendesak.

“Perekonomian tidak boleh lumpuh hanya karena kebijakan ini. Sektor industri dan ekspor juga harus mendapatkan pengecualian karena memiliki dampak besar pada perekonomian nasional,” tambahnya.

Lebih lanjut, Aptrindo meminta pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan pengusaha angkutan darat sebelum membuat keputusan yang menyangkut sektor logistik. Menurut Supriyono, pelibatan para pelaku usaha dalam pengambilan keputusan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan tetap menjaga kelancaran arus mudik tanpa mengorbankan sektor logistik.

“Kami ingin ada komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan pengusaha angkutan. Jangan sampai keputusan dibuat sepihak tanpa mempertimbangkan dampak luasnya,” kata Supriyono.

Baca Juga: Wow! Investasi Senilai Rp6 Triliun Masuk ke Jateng, Bakal Serap Ribuan Tenaga Kerja

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kebijakan larangan operasional bagi truk sumbu tiga atau lebih selama periode angkutan Lebaran 2025, yakni mulai 24 Maret hingga 8 April. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas yang kerap terjadi saat mudik dan balik Lebaran.

Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai kalangan yang menilai bahwa pelaksanaannya harus lebih fleksibel agar tidak berdampak negatif pada sektor ekonomi lainnya. Sejumlah pengusaha berharap pemerintah dapat menyesuaikan aturan ini dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kelancaran lalu lintas dan keberlanjutan ekonomi.

Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait permintaan revisi kebijakan ini. Para pengusaha truk berharap ada respons positif dalam waktu dekat agar sektor logistik tetap bisa berjalan tanpa hambatan yang berkepanjangan.