SuaraJawaTengah.id - Menjelang Hari Raya Idulfitri, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, melakukan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kota Semarang untuk memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan telah dibayarkan sesuai ketentuan.
Inspeksi ini dilakukan di PT Apparel One Indonesia dan PT AST Indonesia yang berlokasi di Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW), Senin, 24 Maret 2025.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan THR. Dalam keterangannya, Ahmad Luthfi menyatakan bahwa kedua perusahaan yang diperiksa telah memenuhi kewajiban mereka dengan mentransfer THR secara online kepada karyawan.
“Hari ini dua pengecekan clear karena pembayarannya sudah dilakukan secara online,” ujar Luthfi.
Posko Pengaduan THR Disiapkan
Kepastian pembayaran THR ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan untuk membayarkan THR selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Lebaran. Luthfi menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap lebih dari 103 ribu perusahaan yang beroperasi di Jawa Tengah.
“Artinya, ini harus kita lakukan pengecekan agar hak karyawan benar-benar dipenuhi,” tegasnya.
Bagi karyawan yang tidak menerima THR sesuai ketentuan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan posko pengaduan khusus. Posko ini bertujuan untuk menampung keluhan pekerja dan menindaklanjuti kasus-kasus ketidaksesuaian dalam pembayaran THR.
“Kami membuka posko pengaduan THR, karena ini merupakan hak karyawan yang harus diberikan kepada mereka,” tambah mantan Kapolda Jateng itu.
Baca Juga: Gawat! Balon Udara Liar Ancam Penerbangan, Gubernur Jateng Minta Tindak Tegas
Sejak posko pengaduan dibuka, setidaknya tujuh laporan telah masuk ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, lima aduan telah diselesaikan, sementara dua lainnya masih dalam proses tindak lanjut.
Sanksi Bagi Perusahaan yang Melanggar
Gubernur juga mengingatkan bahwa perusahaan yang tidak membayarkan THR sesuai aturan akan dikenakan sanksi administrasi. Meski demikian, hingga saat ini belum ada perusahaan di Jawa Tengah yang mendapatkan sanksi tersebut karena sebagian besar telah mematuhi aturan.
Diketahui, PT Apparel One Indonesia memiliki sekitar 7.469 tenaga kerja, sedangkan PT AST Indonesia mempekerjakan sekitar 1.250 orang. Kedua perusahaan tersebut telah membayarkan THR kepada karyawannya pada pekan lalu, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Selain inspeksi ke perusahaan, Luthfi juga mengimbau para pekerja untuk tidak ragu melaporkan ketidaksesuaian dalam pembayaran THR. Pemerintah menyediakan kanal pengaduan yang dapat diakses secara offline di Ruang Pelayanan Publik Disnakertrans Jateng, Jalan Pahlawan Nomor 16, Kota Semarang. Pengaduan juga dapat dilakukan secara online melalui nomor telepon 0813 1927 0725 atau website Siladu di bit.ly/aduanpekerja.
Mendorong Kepatuhan Perusahaan
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Bedak Sekaligus Foundation Namanya Apa? Ini 4 Rekomendasi yang Ringan di Wajah
- 5 Tinted Sunscreen yang Bagus untuk Flek Hitam dan Melasma
Pilihan
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
-
Perang Terbuka! AS Klaim Tembak Kapal Iran di Selat Hormuz
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
Terkini
-
Nekat Berselancar di Pantai Parangtritis, Satu Remaja Masih Hilang Terhempas Gelombang
-
Liburan Makin Untung, BRI Tawarkan Cashback Menarik untuk Transaksi Luar Negeri
-
Bicara ke 503 Ketua DPRD di Akmil, Prabowo: Kita Boleh Beda Partai Tapi Tetap Satu Patriot
-
Ultimatum Zulhas ke SPPG: Ini Misi Peradaban, Jangan Cuma Cari Cuan!
-
Gebrakan PKB Jateng: 819 Kader Jalani Fit and Proper Test Demi Mesin Politik 2029!