Pemprov Jateng Siapkan Strategi Komprehensif Lindungi Pekerja Migran

“Pendampingan tidak bisa satu pola. Harus disesuaikan dengan simpul tenaga kerja yang sudah terbentuk di daerah. Ini juga memudahkan pengawasan, supaya tidak terjadi penipuan atau penempatan nonprosedural,” jelasnya.

Lebih jauh, Ahmad Luthfi mendukung rencana pemerintah pusat untuk menerapkan sistem digitalisasi satu pintu dalam penempatan PMI. Aplikasi terintegrasi akan membantu calon pekerja migran dan keluarganya mengakses informasi, pelatihan, dan layanan pendukung lainnya.

Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menekankan pentingnya membangun ekosistem pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan.

Ia menyoroti pentingnya mengangkat kelas PMI dari pekerja kasar menuju tenaga kerja dengan keterampilan menengah hingga tinggi (medium to high skill).

Baca Juga: Pemprov Jateng Prioritaskan Ini! Gebrakan Gubernur Luthfi di Tahun 2025

“Kalau kita kirim pekerja migran dengan keterampilan menengah ke atas, dampaknya bukan cuma ekonomi keluarga, tapi juga ada transfer ilmu dan keterampilan. Ketika mereka pulang, mereka bisa jadi tenaga produktif dan mandiri,” jelas Karding.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk unit khusus di bawah struktur pemerintahan kabupaten/kota yang fokus mengurusi isu pekerja migran. Minimal, kata dia, ada kepala bidang yang mengoordinasikan urusan migrasi tenaga kerja.

Karding mengingatkan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan jalur legal saat ingin bekerja di luar negeri.

“Kita harus hentikan pola-pola lama yang merugikan. Semua harus prosedural dan transparan,” tandasnya.

Dengan konsolidasi pusat dan daerah, serta pendekatan kultural yang kuat, pemerintah optimistis mampu menciptakan tata kelola pekerja migran yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

Baca Juga: Situasi Lebaran di Jateng Berjalan Normal, One Way Nasional Mulai Diberlakukan