SuaraJawaTengah.id - Kabupaten Cilacap memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pariwisata, khususnya wisata pantai.
Dengan garis pantai yang membentang luas serta keindahan alam yang masih asri, wilayah di ujung barat daya Provinsi Jawa Tengah ini menyimpan potensi ekonomi yang sangat menjanjikan, terutama jika dikelola secara berkelanjutan dan melibatkan partisipasi masyarakat lokal.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, menyoroti secara khusus potensi wisata pantai yang ada di Cilacap.
Menurutnya, pantai-pantai di wilayah tersebut menawarkan beragam keindahan alam, mulai dari yang mudah diakses dan berada dekat dengan pusat kota, hingga pantai-pantai yang masih tersembunyi di lokasi-lokasi terpencil.
“Ini tentu merupakan sebuah potensi dan peluang besar. Apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya, Rabu (11/6/2025).
Cilacap memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 201,9 kilometer. Dari total panjang tersebut, sekitar 105 kilometer berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk pengembangan destinasi wisata bahari dengan keunggulan ombak, panorama laut lepas, hingga potensi olahraga air.
Sementara itu, sisanya sepanjang 96,9 kilometer merupakan garis pantai yang berhadapan langsung dengan Pulau Nusakambangan serta kawasan laguna Segara Anakan.
Keberadaan Pulau Nusakambangan yang dikenal dengan sejarah dan kekayaan alamnya, juga menjadi daya tarik tersendiri yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dalam kerangka pengembangan pariwisata.
Dalam pandangan Sarif, peran masyarakat sangat penting dalam mewujudkan kawasan pantai Cilacap sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah.
Baca Juga: Waspada! 7.508 Jiwa di Cilacap Terdampak Kekeringan Parah, Sumur Mengering dan Tercemar Air Laut
Ia mendorong agar kelompok sadar wisata (Pokdarwis) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) turut ambil bagian aktif dalam proses ini.
“Maka akan mendongkrak perekonomian masyarakat, baik melalui retribusi wisata maupun menjamurnya usaha mikro kecil menengah,” terang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Pengembangan wisata pantai, lanjut Sarif, tidak bisa dilakukan secara parsial atau sektoral saja. Harus ada sinergi lintas sektor yang mencakup perencanaan strategis, pelatihan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, hingga promosi yang konsisten dan inovatif.
Selain itu, aspek keberlanjutan juga menjadi elemen penting agar potensi wisata tidak justru menimbulkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang.
“Meski demikian, dalam mengembangkan wisata pantai harus melibatkan beberapa aspek seperti meningkatkan daya tarik, fasilitas, dan promosi, serta menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan strategi pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu. Menurut Sarif, kebijakan pembangunan pariwisata pantai seharusnya menyentuh persoalan pengelolaan lahan, penataan ruang, dan pelestarian ekosistem laut serta pantai.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
Terkini
-
BRI DPLK: Cara Buka Dana Pensiun dan Aktifkan Autopayment di BRImo
-
Polisi Libatkan Densus 88 dan Jatanras Usut Pembakaran Warung Mi dan Babi di Sukoharjo
-
Wapres Gibran Serukan Dukungan untuk Stabilitas Ekonomi Usai Pergantian Menkeu
-
20 Ribu Prompt Belum Tentu Jadi Hak Cipta, Pakar Soroti Batas Karya AI
-
UU Ketenagakerjaan Dikejar Deadline, Akademisi Soroti Minimnya Riset Empiris