Fenomena Kemarau Basah Ancam Ketahanan Pangan, Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Mitigasi Serius

SuaraJawaTengah.id - Fenomena cuaca yang tak menentu kian menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah. Kemarau basah terjadi di Jawa Tengah. 

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, menyatakan pentingnya langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi fenomena kemarau basah yang saat ini melanda sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah.

Fenomena kemarau basah menjadi perhatian khusus karena membawa konsekuensi yang tak bisa diabaikan, baik dari sisi bencana alam maupun ancaman terhadap sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan.

Menurut Sarif, fenomena kemarau basah meski terjadi di musim kemarau, justru ditandai dengan curah hujan tinggi yang bisa memicu bencana hidrometeorologi.

“Pemerintah maupun masyarakat sebaiknya tidak terlena dengan istilah musim kemarau, karena cuaca masih sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan risiko bencana hidrometeorologi walaupun mungkin tidak seekstrem saat terjadi di musim hujan,” ungkapnya di Semarang pada Selasa 17 Juni 2025.

Sarif menekankan bahwa ancaman dari kemarau basah mencakup banjir, longsor, hingga terganggunya sektor pertanian yang selama ini menjadi penopang ketahanan pangan di daerah.

Bahkan, dalam jangka panjang, fenomena ini dapat memberikan tekanan besar terhadap ketahanan pangan nasional jika tidak ditangani secara serius dan terencana.

“Fenomena kemarau basah adalah tantangan nyata yang harus dihadapi dengan perencanaan matang dan kerja sama lintas sektor,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sendiri telah memprakirakan bahwa kondisi ini akan berlangsung hingga Agustus 2025.

Baca Juga: Musim Kemarau Datang, Jateng Gaspol Tanam Padi! Ini Strategi Gubernur Luthfi Atasi Kekeringan

Artinya, potensi gangguan terhadap sektor pertanian, infrastruktur, dan kesehatan masyarakat masih sangat mungkin terjadi dalam beberapa bulan ke depan.

Bagi para petani, dampak kemarau basah bukan sekadar soal cuaca yang tak menentu. Perubahan pola curah hujan ini bisa menggagalkan rencana tanam yang sudah disusun, memperbesar risiko gagal panen, dan bahkan menimbulkan serangan hama akibat kelembaban yang tinggi.

Sarif mengingatkan bahwa adaptasi cepat dari para petani menjadi kunci untuk meminimalkan kerugian.

“Hal ini tidak hanya menurunkan hasil panen, tetapi juga bisa memaksa petani untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk pestisida dan pemupukan ulang. Akibatnya, biaya produksi meningkat, sementara hasil panen belum tentu sesuai harapan,” terangnya.

Ia pun mengingatkan bahwa ketahanan pangan nasional bisa terancam apabila para pelaku sektor pertanian tidak diberi informasi dan dukungan yang cukup untuk menyesuaikan pola tanam mereka.

Pemerintah daerah, menurutnya, perlu aktif dalam memberikan pendampingan kepada petani, termasuk melalui penyuluhan dan informasi dari BMKG. Agar tidak merugi pada musim panen mendatang.