SuaraJawaTengah.id - Belum lama menjabat, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi langsung tancap gas. Mantan Kapolda Jateng ini tak segan membongkar kultur kerja Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang dinilainya lamban dan sekadar rutinitas.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan II 2025, Luthfi mengeluarkan sejumlah pernyataan menohok yang menjadi sinyal kuat adanya perombakan besar-besaran dalam cara kerja birokrasi di Jawa Tengah.
Gebrakan ini bukan sekadar imbauan, melainkan ultimatum bagi para abdi negara untuk segera berbenah atau tersingkir. Luthfi secara gamblang menyoroti beberapa 'penyakit' kronis yang selama ini menggerogoti efektivitas pemerintahan.
Berikut adalah lima gebrakan tajam Ahmad Luthfi untuk mereformasi birokrasi di Jawa Tengah:
1. Sikat Habis Budaya Titipan dan "Orang Dekat Gubernur"
Salah satu sorotan paling keras dari Luthfi adalah praktik kronisme dan nepotisme. Ia secara eksplisit melarang adanya klaim sebagai "orang gubernur" untuk memuluskan urusan atau mendapatkan posisi.
Baginya, profesionalisme adalah harga mati dan tidak bisa ditawar.
“Saya sudah tekankan, tidak boleh di dinas kita itu ada istilah “iku wonge gubernur, orang dekat gubernur”, nggak ada, begitu nyebut nama saya, coret! dan harus profesional,” katanya tegas.
Langkah ini menjadi sinyal jelas bahwa era favoritisme telah berakhir dan sistem merit akan menjadi panglima dalam penempatan dan evaluasi kinerja ASN.
Baca Juga: Dukung Wisata Digital, BRI Hadirkan Layanan QRIS di JPI Grobogan
2. Stop Jadi 'Tukang Habisin Anggaran'
Luthfi mengkritik keras paradigma birokrasi yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran tanpa memikirkan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, banyak OPD yang pasif dan baru bergerak setelah pagu anggaran tersedia. Ia menuntut adanya perubahan mindset total.
“Tidak cukup hanya bicara pagu. Perlu terobosan kreatif dari masing-masing OPD. Evaluasi hari ini sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah orientasi hasil,” tegas Luthfi.
Ia mengingatkan agar anggaran tidak hanya dibelanjakan secara administratif, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya di lapangan.
3. Haramkan Kerja Rutin Tanpa Inovasi
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Semen Gresik Maknai Hari Kartini dengan Mendorong Peran Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan
-
Semangat Hari Kartini, BRI Perkuat Pemberdayaan Perempuan untuk Ekonomi Inklusif
-
Dorong Bisnis Berkelanjutan, BRI Terapkan Praktik ESG dalam Strategi Operasional
-
BRI Raih Tiga Penghargaan di Infobank 500 Women 2026, Tegaskan Kepemimpinan Perempuan
-
Skandal Investasi Bodong 'Snapboost' di Blora: Nama Guru SMA Terseret, Ratusan Juta Melayang