SuaraJawaTengah.id - Tekanan publik terhadap Bupati Pati Sudewo terkait dugaan korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan semakin memanas.
Ribuan warga yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu kembali turun ke jalan, menggelar aksi penggalangan surat massal untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka.
Aksi yang dipusatkan di Alun-alun Pati pada Senin (25/8/2025) ini menjadi eskalasi dari rentetan unjuk rasa sebelumnya.
Warga tidak lagi hanya berorasi, tetapi mengambil langkah konkret dengan membubuhkan tanda tangan pada surat yang akan dikirimkan langsung ke markas komisi antirasuah di Jakarta.
Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa gerakan ini bukan aksi sesaat. Aksi dukungan ini direncanakan akan digelar selama tiga hari penuh, dimulai sejak hari ini.
"Dalam aksi menggalang dukungan masyarakat untuk mengirimkan surat desakan kepada KPK agar menetapkan dan menahan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan," tegas Teguh di lokasi aksi.
Menurutnya, kesabaran warga sudah habis. Klaim bahwa Sudewo telah mengembalikan sejumlah uang ke KPK terkait proyek tersebut menjadi pemicu utama.
Bagi warga, pengembalian uang tersebut merupakan indikasi kuat adanya keterlibatan dan sudah sepatutnya status hukumnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka.
"KPK sudah saatnya menetapkan Bupati Pati sebagai tersangka, karena sebelumnya sudah mengembalikan uang dari proyek tersebut ke KPK," ujar Teguh.
Baca Juga: Demo Anarkis di Pati, 11 Orang Diduga Provokator Diciduk Polisi
Meskipun koordinator aksi mengklaim ribuan warga berpartisipasi, pantauan di lokasi menunjukkan massa yang hadir mencapai ratusan orang.
Suasana di Alun-alun Pati tampak ramai sejak pagi, di mana warga secara bergantian mengisi formulir dan surat desakan. Tak hanya itu, mereka juga secara swadaya menggalang donasi dan bahkan menanggung sendiri biaya pengiriman surat ke KPK sebagai bentuk komitmen pribadi.
Salah satu warga, Yasit Abdullah, yang datang bersama istrinya dari Desa Sukoharjo, menyatakan dukungannya secara penuh. Ia percaya bahwa langkah ini merupakan cara efektif untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa pandang bulu.
"Saya bersama istri mengisi formulir untuk menyatakan pernyataan melaporkan bapak Sudewo supaya diproses secepatnya oleh KPK," ujarnya dengan mantap.
Gerakan ini merupakan puncak dari kegelisahan publik yang terus bergulir. Sebelumnya, aksi serupa juga telah digelar pada Jumat (22/8) dan aksi unjuk rasa yang lebih besar pada 13 Agustus 2025.
Rentetan aksi ini menunjukkan bahwa kasus dugaan korupsi DJKA yang menyeret nama Bupati Sudewo telah menjadi isu krusial yang menyita perhatian dan memicu ketidakpercayaan masyarakat di Kabupaten Pati.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
Terkini
-
Bukan LCGC! Ini 3 MPV Bekas Rp80 Jutaan Paling Nyaman dan Irit BBM, Dijamin Senyap di Tol
-
Usai OTT Bupati Sudewo, Pelayanan Publik di Kabupaten Pati Dipastikan Kondusif
-
Kunci Jawaban Matematika Kelas 4 Halaman 132: Panduan Belajar Efektif
-
Peringati HUT Ke-12, Semen Gresik Gelar SG Fun Run & Fun Walk di Area Greenbelt Pabrik Rembang
-
5 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan Perangkat Desa di Pati yang Menjerat Bupati Sudewo