SuaraJawaTengah.id - Suhu politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kian memanas seiring bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD terhadap kebijakan Bupati Sudewo.
Tak main-main, proses politik ini disebut-sebut bisa menjadi pintu masuk menuju pemakzulan sang bupati, sebuah kemungkinan yang kini menjadi sorotan serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Hak angket sendiri merupakan salah satu instrumen pengawasan tertinggi DPRD yang hasilnya, jika ditemukan pelanggaran serius terhadap perundang-undangan atau sumpah janji jabatan, dapat berujung pada usulan pemberhentian atau pemakzulan kepala daerah kepada Mahkamah Agung.
Di tengah potensi krisis pemerintahan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, angkat bicara.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Jateng terus memonitor secara cermat jalannya Pansus Hak Angket yang kini menjadi tontonan publik karena digelar secara terbuka.
Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa gejolak politik di Pati telah mendapat perhatian khusus dari level provinsi.
"Kita mengawal apapun hasil dari produk dari DPRD Kabupaten Pati. Pansus ini harus kita hormati. Saya senang karena ini (sifatnya) terbuka," kata Taj Yasin di sela-sela kunjungan kerjanya di Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).
Menurutnya, proses yang transparan memungkinkan semua pihak, termasuk masyarakat, untuk mengawasi langsung perkembangan dan aspirasi yang dibahas dalam Pansus.
Hal ini krusial mengingat hasil Pansus akan sangat menentukan nasib politik Bupati Sudewo ke depan.
Baca Juga: Demo Anarkis di Pati, 11 Orang Diduga Provokator Diciduk Polisi
Meski demikian, Taj Yasin memberikan peringatan keras agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pati tidak lumpuh akibat pertarungan politik elite.
Ia khawatir, jika fokus hanya tertuju pada hak angket, masyarakat yang akan menjadi korban.
“Karena banyak yang harus diurus, harus dilayani, enggak boleh berhenti pemerintahannya. Itu yang kita harapkan," tegas politisi yang akrab disapa Gus Yasin tersebut.
Permintaan ini secara implisit menggambarkan adanya kekhawatiran bahwa konflik antara eksekutif dan legislatif di Pati bisa berdampak luas pada stabilitas daerah.
Gus Yasin juga secara khusus meminta Bupati Sudewo untuk tetap menjalankan tugasnya seperti biasa dan tidak terpengaruh oleh proses angket yang berjalan.
Kehadirannya dalam upacara 17 Agustus di Pati beberapa waktu lalu diakuinya sebagai upaya untuk memberikan dukungan moril dan memastikan pemerintahan tetap solid.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
Kualitas Aset Membaik, JPMorgan Naikkan Rekomendasi Saham BBRI Menjadi Overweight
-
Sadis! Rampok Ponsel Tebas Telinga Korban hingga Nyaris Putus di Semarang
-
Bripka EJ Mubaligh Polres Wongiri Tersangka Kekerasan Seksual, Terancam Sanksi Kode Etik Pemecatan
-
Di Tengah Ancaman PHK, Investasi Baru di Jateng Buka 650 Lapangan Kerja
-
Musim Kemarau di Jateng Datang, Pendaki Gunung Diminta Tak Nyalakan Api Sembarangan