SuaraJawaTengah.id - Gelombang aksi demonstrasi yang terus meluas di berbagai daerah disebut bukan terjadi tanpa sebab.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Slamet Rosyadi, menyoroti adanya borok serius yang menjadi pemicu utama kemarahan publik, yakni ketimpangan sosial yang semakin menganga dan diperparah oleh perilaku elite politik.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa lagi memandang sebelah mata rentetan unjuk rasa ini.
Ia mendesak pemerintah untuk bersikap serius dalam menangani akar persoalan yang sesungguhnya.
"Pemerintah harus menanggapi ini (demo) secara serius. Ini terjadi karena ada perilaku-perilaku dari anggota DPR RI yang terlalu berlebihan dalam menanggapi, terutama terkait dengan kenaikan gaji dan juga pajak yang ditanggung oleh negara," kata Prof Slamet di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dikutip dari ANTARA pada Sabtu (30/8/2025).
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu menilai, pameran gaya hidup dan fasilitas mewah para pejabat tersebut menjadi pemantik api di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan sebagian besar masyarakat.
Pajak Rakyat untuk Siapa?
Prof Slamet secara gamblang menyebut adanya kontradiksi yang menyakitkan bagi rakyat.
Di satu sisi, masyarakat patuh membayar pajak dengan harapan mendapatkan pelayanan dan infrastruktur yang lebih baik. Namun di sisi lain, manfaat pajak itu seolah tak pernah dirasakan secara signifikan.
Baca Juga: Gelar Rakor Forkopimda Soal Kasus Pati, Ahmad Luthfi Minta Hormati Proses Angket DPRD
Kondisi ini diperburuk dengan persepsi publik bahwa kue pembangunan dan hasil pajak justru lebih banyak dinikmati oleh kalangan pejabat.
Fenomena inilah yang menurutnya secara langsung memperlebar jurang ketimpangan sosial dan menumbuhkan bibit-bibit kemarahan kolektif.
Sebagai solusi konkret, ia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah taktis.
"Pemerintah harus menanggapi permasalahan tersebut secara serius dengan mempersempit kesenjangan sosial ekonomi melalui mekanisme subsidi atau program lain yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujarnya.
Peringatan Keras untuk Aparat Keamanan
Selain menyoroti akar masalah, Prof Slamet juga memberikan peringatan keras terkait cara pemerintah dan aparat keamanan dalam menghadapi massa di lapangan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
Terkini
-
Wakil Ketua DPRD Jateng Wanti-wanti Konflik LSD dengan RTRW Daerah
-
Antisipasi Server Tumbang, Pemprov Jateng Gandeng Alibaba untuk SPMB 2026
-
Kirab 1 Suro Terancam Pecah Dua, Wali Kota Solo Didesak Akhiri Dualisme Keraton
-
Dukung Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PT Bhimasena Power Indonesia Siapkan 30 Ribu Bibit Mangrove
-
Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Rehabilitasi 600 Ribu Hektare Lahan Kritis Harus Libatkan Masyarakat