SuaraJawaTengah.id - Gelombang aksi demonstrasi yang terus meluas di berbagai daerah disebut bukan terjadi tanpa sebab.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Slamet Rosyadi, menyoroti adanya borok serius yang menjadi pemicu utama kemarahan publik, yakni ketimpangan sosial yang semakin menganga dan diperparah oleh perilaku elite politik.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa lagi memandang sebelah mata rentetan unjuk rasa ini.
Ia mendesak pemerintah untuk bersikap serius dalam menangani akar persoalan yang sesungguhnya.
"Pemerintah harus menanggapi ini (demo) secara serius. Ini terjadi karena ada perilaku-perilaku dari anggota DPR RI yang terlalu berlebihan dalam menanggapi, terutama terkait dengan kenaikan gaji dan juga pajak yang ditanggung oleh negara," kata Prof Slamet di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dikutip dari ANTARA pada Sabtu (30/8/2025).
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu menilai, pameran gaya hidup dan fasilitas mewah para pejabat tersebut menjadi pemantik api di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan sebagian besar masyarakat.
Pajak Rakyat untuk Siapa?
Prof Slamet secara gamblang menyebut adanya kontradiksi yang menyakitkan bagi rakyat.
Di satu sisi, masyarakat patuh membayar pajak dengan harapan mendapatkan pelayanan dan infrastruktur yang lebih baik. Namun di sisi lain, manfaat pajak itu seolah tak pernah dirasakan secara signifikan.
Baca Juga: Gelar Rakor Forkopimda Soal Kasus Pati, Ahmad Luthfi Minta Hormati Proses Angket DPRD
Kondisi ini diperburuk dengan persepsi publik bahwa kue pembangunan dan hasil pajak justru lebih banyak dinikmati oleh kalangan pejabat.
Fenomena inilah yang menurutnya secara langsung memperlebar jurang ketimpangan sosial dan menumbuhkan bibit-bibit kemarahan kolektif.
Sebagai solusi konkret, ia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah taktis.
"Pemerintah harus menanggapi permasalahan tersebut secara serius dengan mempersempit kesenjangan sosial ekonomi melalui mekanisme subsidi atau program lain yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujarnya.
Peringatan Keras untuk Aparat Keamanan
Selain menyoroti akar masalah, Prof Slamet juga memberikan peringatan keras terkait cara pemerintah dan aparat keamanan dalam menghadapi massa di lapangan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
Terkini
-
SIG Dukung Batam Jadi Percontohan Pengembangan Fondasi Mobilitas & Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
-
Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Kirim 29 AMT untuk Pemulihan Suplai di Sumatera
-
4 Link Saldo DANA Kaget Jumat Berkah: Raih Kesempatan Rp129 Ribu!
-
Skandal PSSI Jateng Memanas: Johar Lin Eng Diduga Jadi 'Sutradara' Safari Politik Khairul Anwar
-
8 Tempat Camping di Magelang untuk Wisata Akhir Pekan Syahdu Anti Bising Kota