Budi Arista Romadhoni
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 14:44 WIB
Pengunjuk rasa berada di samping halte Transjakarta yang dibakar saat aksi menuntut pengusutan kasus penabrakan pengemudi ojek daring oleh mobil rantis Brimob di depan Markas Komando Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta, Jumat (29/8/2025). [ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa]

SuaraJawaTengah.id - Gelombang aksi demonstrasi yang terus meluas di berbagai daerah disebut bukan terjadi tanpa sebab.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Slamet Rosyadi, menyoroti adanya borok serius yang menjadi pemicu utama kemarahan publik, yakni ketimpangan sosial yang semakin menganga dan diperparah oleh perilaku elite politik.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa lagi memandang sebelah mata rentetan unjuk rasa ini.

Ia mendesak pemerintah untuk bersikap serius dalam menangani akar persoalan yang sesungguhnya.

"Pemerintah harus menanggapi ini (demo) secara serius. Ini terjadi karena ada perilaku-perilaku dari anggota DPR RI yang terlalu berlebihan dalam menanggapi, terutama terkait dengan kenaikan gaji dan juga pajak yang ditanggung oleh negara," kata Prof Slamet di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dikutip dari ANTARA pada Sabtu (30/8/2025).

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu menilai, pameran gaya hidup dan fasilitas mewah para pejabat tersebut menjadi pemantik api di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan sebagian besar masyarakat.

Pajak Rakyat untuk Siapa?

Prof Slamet secara gamblang menyebut adanya kontradiksi yang menyakitkan bagi rakyat.

Di satu sisi, masyarakat patuh membayar pajak dengan harapan mendapatkan pelayanan dan infrastruktur yang lebih baik. Namun di sisi lain, manfaat pajak itu seolah tak pernah dirasakan secara signifikan.

Baca Juga: Gelar Rakor Forkopimda Soal Kasus Pati, Ahmad Luthfi Minta Hormati Proses Angket DPRD

Kondisi ini diperburuk dengan persepsi publik bahwa kue pembangunan dan hasil pajak justru lebih banyak dinikmati oleh kalangan pejabat.

Fenomena inilah yang menurutnya secara langsung memperlebar jurang ketimpangan sosial dan menumbuhkan bibit-bibit kemarahan kolektif.

Sebagai solusi konkret, ia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah taktis.

"Pemerintah harus menanggapi permasalahan tersebut secara serius dengan mempersempit kesenjangan sosial ekonomi melalui mekanisme subsidi atau program lain yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujarnya.

Peringatan Keras untuk Aparat Keamanan

Selain menyoroti akar masalah, Prof Slamet juga memberikan peringatan keras terkait cara pemerintah dan aparat keamanan dalam menghadapi massa di lapangan.

Load More