SuaraJawaTengah.id - Gelombang aksi demonstrasi yang terus meluas di berbagai daerah disebut bukan terjadi tanpa sebab.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Slamet Rosyadi, menyoroti adanya borok serius yang menjadi pemicu utama kemarahan publik, yakni ketimpangan sosial yang semakin menganga dan diperparah oleh perilaku elite politik.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa lagi memandang sebelah mata rentetan unjuk rasa ini.
Ia mendesak pemerintah untuk bersikap serius dalam menangani akar persoalan yang sesungguhnya.
"Pemerintah harus menanggapi ini (demo) secara serius. Ini terjadi karena ada perilaku-perilaku dari anggota DPR RI yang terlalu berlebihan dalam menanggapi, terutama terkait dengan kenaikan gaji dan juga pajak yang ditanggung oleh negara," kata Prof Slamet di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dikutip dari ANTARA pada Sabtu (30/8/2025).
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu menilai, pameran gaya hidup dan fasilitas mewah para pejabat tersebut menjadi pemantik api di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan sebagian besar masyarakat.
Pajak Rakyat untuk Siapa?
Prof Slamet secara gamblang menyebut adanya kontradiksi yang menyakitkan bagi rakyat.
Di satu sisi, masyarakat patuh membayar pajak dengan harapan mendapatkan pelayanan dan infrastruktur yang lebih baik. Namun di sisi lain, manfaat pajak itu seolah tak pernah dirasakan secara signifikan.
Baca Juga: Gelar Rakor Forkopimda Soal Kasus Pati, Ahmad Luthfi Minta Hormati Proses Angket DPRD
Kondisi ini diperburuk dengan persepsi publik bahwa kue pembangunan dan hasil pajak justru lebih banyak dinikmati oleh kalangan pejabat.
Fenomena inilah yang menurutnya secara langsung memperlebar jurang ketimpangan sosial dan menumbuhkan bibit-bibit kemarahan kolektif.
Sebagai solusi konkret, ia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah taktis.
"Pemerintah harus menanggapi permasalahan tersebut secara serius dengan mempersempit kesenjangan sosial ekonomi melalui mekanisme subsidi atau program lain yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujarnya.
Peringatan Keras untuk Aparat Keamanan
Selain menyoroti akar masalah, Prof Slamet juga memberikan peringatan keras terkait cara pemerintah dan aparat keamanan dalam menghadapi massa di lapangan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
- KPK Buka Peluang Periksa Nusron Wahid Terkait Kasus Bupati Kuansing
- Polisi Telusuri Jejak Hotman Paris di Balik Kematian Tak Wajar Pengacara Rocky Martin
Pilihan
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Terkini
-
BRI Peduli dan Petani Lokal di Karawang Bersinergi Tanam 24.000 Mangrove
-
Semangat Mantri BRI Hadirkan Layanan hingga Pelosok Toraja
-
Hari Anak Nasional, SD di Temanggung Perangi Kecanduan Gadget Lewat Permainan Tradisional
-
Minta Rp4 Juta lalu Sita HP Korban! Modus Polisi Gadungan Terbongkar di Banyumas
-
Siap War Tiket! Indomaret Fun Run 2026 Bakal Ramaikan Gaya Hidup Sehat Warga Semarang