5 Kritik Timoer Rumbai Terhadap Langkah Mangkubumi Menobatkan Diri sebagai PB XIV

SuaraJawaTengah.id - Langkah Mangkubumi atau HGB Hangebeni yang menggelar upacara penobatan dirinya sebagai PB XIV (Raja Keraton Surakarta) memicu sejumlah kritik dari Timoer Rumbai.

Menurutnya, keputusan itu tidak mengikuti komunikasi keluarga, tidak selaras dengan tata adat, dan menunjukkan ketidakkonsistenan dengan pernyataan Mangkubumi sendiri sebelumnya.

Berikut lima kritik utama yang ia sampaikan dalam berbagai kesempatan ke awak media. 

1. Pertanyaan soal surat wasiat tidak disampaikan langsung sebelum penobatan

Menurut Timoer, salah satu titik persoalan bermula dari sikap Mangkubumi yang mempertanyakan keabsahan surat wasiat PB XIII, namun tidak menyampaikannya secara langsung ketika ada kesempatan.

Timoer menyebut bahwa sehari setelah pemakaman, ia dan Mangkubumi bertemu dalam suasana keluarga. Pada momen tersebut, menurutnya, tidak ada satu pun keberatan yang disampaikan Mangkubumi terkait surat wasiat maupun proses suksesi.

Karena itu, ketika kemudian muncul tindakan menobatkan diri melalui acara Gondrawino, Timoer merasa heran.

Baginya, jika sebuah keberatan dianggap penting, hal itu seharusnya dikomunikasikan secara terbuka dalam pertemuan internal keluarga, bukan muncul setelah tindakan simbolik dilakukan.

Sikap yang tidak disampaikan sebelumnya membuat keputusan Mangkubumi dianggap tidak proporsional dan menyisakan pertanyaan mengenai niat sebenarnya.

Baca Juga: 9 Babak yang Mengurai Konflik Suksesi Keraton Kasunanan Surakarta Setelah Wafatnya PB XIII

2. Klaim tidak diajak musyawarah dianggap bertentangan dengan upaya dialog yang sudah dilakukan

Kritik kedua menyangkut narasi bahwa Mangkubumi tidak pernah diajak rembug keluarga. Timoer membantah keras hal ini.

Ia menjelaskan bahwa setelah adanya keputusan mengenai PB XIV, dirinya ditugasi untuk menjembatani komunikasi dengan Mangkubumi agar proses berikutnya bisa dilakukan bersama.

Ia mengatakan sudah menghubungi melalui pesan, telepon, hingga mencoba bertemu secara langsung, namun tidak ada respons dari pihak Mangkubumi.

Dari pengalamannya itu, Timoer menilai klaim bahwa tidak ada ajakan musyawarah justru tidak sesuai dengan kenyataan yang ia alami.

Ia bahkan merasa bahwa upaya memperbaiki komunikasi justru datang dari pihaknya, bukan dari Mangkubumi. Situasi ini membuat proses penyatuan langkah menjadi semakin sulit dan memperlebar jarak komunikasi.