- Sekitar 400 warga Desa Sambeng berunjuk rasa santun pada Minggu (22/2/2026) menolak keras penambangan tanah urug di kampung mereka.
- Warga kecewa karena audiensi dengan DPRD Magelang tidak menghentikan izin yang mereka anggap cacat hukum, melibatkan nama orang meninggal.
- Aksi ini juga menyoroti inkonsistensi penambangan dengan program "Lestari Alame" Magelang dan status kawasan penyangga Borobudur.
SuaraJawaTengah.id - Sekitar 200 spanduk dan banner tersebar di sepanjang jalan utama Desa Sambeng, Minggu (22/2/2026) pagi. Spanduk bekas diubah menjadi media protes warga: Menolak penambangan tanah urug di kampung mereka.
Warga memilih berunjuk rasa dengan cara yang santun—memasang spanduk, menuliskan kegelisahan, lalu mengawali semuanya dengan doa bersama.
Lebih 400 warga dari enam dusun ikut terlibat. Mereka datang dari Dusun Bigaran, Sambeng, dan Kedungan.
Demonstrasi ini sebagai bentuk kekecewaan warga yang merasa audiensi dengan DPRD Kabupaten Magelang tidak juga menghasilkan keputusan menghentikan izin penambangan.
Humas Paguyuban Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Tanah Air (Gema Pelita) Sambeng, Suratman, menjelaskan bahwa unjuk rasa memasang ratusan spanduk merupakan bentuk aspirasi kolektif warga.
“Setelah audiensi dengan DPRD, masyarakat sangat kecewa, marah, dan emosi. Tapi kami berupaya menyalurkannya dengan cara positif. Salah satunya lewat pemasangan banner dan spanduk ini,” kata Suratman.
Spanduk-spanduk ini tidak dicetak baru. Warga memanfaatkan banner bekas, menuliskannya secara manual sesuai kreativitas dan uneg-uneg masing-masing.
Pilihan kalimat protes diserahkan sepenuhnya kepada warga, selama tidak melanggar hukum. “Kami ingin tetap bermartabat. Walaupun kecewa dan emosi, tetap santun. Tidak ada unsur yang melanggar hukum,” ujarnya.
Tuntutan warga tegas: Mendesak perizinan penambangan dihentikan dan menolak keras aktivitas penggalian tanah urug di Desa Sambeng.
Baca Juga: Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
Menurut Suratman, penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tanah urug di Sambeng sejak awal cacat hukum.
Warga yang tanahnya masuk dalam rencana kawasan penambangan, tidak pernah memberikan izin apapun. Warga meyakini dokumen izin yang diterbitkan Badan Pertanahan (BPN) Magelang tidak sah.
“Dua nama yang tercantum dalam dokumen itu sudah meninggal. Bagi kami itu sudah cukup menjadi bukti bahwa ada yang tidak beres,” kata Suratman.
Lestari Alame?
Salah satu spanduk paling mencolok dipasang di depan Kantor Desa Sambeng. Isinya mengutip program “Sapta Cita” Kabupaten Magelang khususnya poin ketujuh tentang “Lestari Alame”.
Program tersebut merupakan salah satu agenda unggulan Bupati Magelang. Dalam narasi resminya, “Lestari Alame” dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di wilayah Magelang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Lari Sambil Jelajah Pantai hingga Hutan, Mega Karimunjawa Beach Trail Run 2026 Gaet Ratusan Pelari
-
Bapenda Jateng Perkuat Pengawasan Retribusi Lewat Sistem Digital
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, AMPB Gembira
-
Ledakan PPSDM Migas Cepu, Polisi Duga Gas Terperangkap Jadi Pemicu
-
Wagub Taj Yasin Minta Program Pemerintah Berdayakan Pelaku Usaha Lokal