5 Fakta Mengejutkan di Balik Pengunduran Diri Massal Kader PSI Semarang

SuaraJawaTengah.id - Gelombang pengunduran diri massal yang melanda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Semarang pada Minggu malam, 22 Februari 2026, telah mengejutkan banyak pihak.

Puluhan kader dan pengurus dari 13 Dewan Pengurus Cabang (DPC) secara serentak menyatakan sikap mereka di Kantor DPD PSI, Jalan Jagalan, Semarang Tengah.

Peristiwa ini bukan sekadar dinamika internal partai biasa, melainkan menyimpan beberapa fakta penting yang patut dicermati. Berikut adalah 5 fakta kunci di balik pengunduran diri kader PSI Semarang:

1. Pemicu Utama: Pemberhentian Ketua DPD Tanpa Alasan Jelas 

Fakta pertama dan paling krusial adalah pemicu utama di balik aksi ini. Para kader secara eksplisit menyatakan kekecewaan mereka terhadap keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI yang memberhentikan dan mengganti Ketua DPD PSI Kota Semarang, Bangkit Mahanantyo.

Hanif Nafilah Rozak, Ketua DPC PSI Semarang Utara, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil tanpa alasan yang jelas dan transparan.

Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pengurus DPC, yang merasa bahwa suara mereka tidak lagi didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan strategis partai.

Ini menunjukkan adanya masalah komunikasi dan transparansi yang serius dari tingkat DPW ke DPC.

2. Aksi Solidaritas Serentak dari 13 DPC 

Baca Juga: Bukan Cuma Sepak Bola! Intip Keseruan dan Kekompakan Jurnalis Semarang di Tiba Tiba Badminton 2025

Fakta kedua adalah skala dan sifat aksi pengunduran diri ini. Ini bukan pengunduran diri individu atau dari satu DPC saja, melainkan aksi serentak yang melibatkan 13 dari total DPC di Kota Semarang.

Hanif Nafilah Rozak secara gamblang menyebutkan, "Kami ada 13 DPC di Kota Semarang." Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas yang kuat antar-DPC, menunjukkan bahwa kekecewaan ini bersifat kolektif dan meluas.

Mereka mengembalikan seluruh atribut partai, termasuk plang DPC, sebagai simbol penarikan dukungan dan keanggotaan secara resmi. Skala aksi ini mengindikasikan adanya ketidakpuasan yang mendalam dan terorganisir di tingkat akar rumput.

3. Komunikasi Buntu Antara DPC, DPW, dan DPP 

Fakta ketiga menyoroti kegagalan komunikasi internal partai. Teguh Pambudi, Ketua DPC PSI Semarang Tengah, mengungkapkan kekecewaannya terhadap DPW yang dinilai tidak mampu menjembatani aspirasi DPC kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait masalah pemberhentian Ketua DPD.

Jawaban DPW yang menyarankan DPC untuk "menanyakan langsung ke DPP" dianggap sebagai "jawaban yang ambigu" dan menunjukkan ketidakmampuan DPW dalam memfasilitasi dialog.

Hal ini menciptakan kesan bahwa ada tembok komunikasi yang menghalangi suara DPC mencapai tingkat yang lebih tinggi, memperparah rasa tidak didengar dan diabaikan.

4. Isu Arogansi DPW dan Cideranya Demokrasi Internal 

Fakta keempat adalah tudingan serius mengenai arogansi DPW dan cideranya demokrasi internal. Teguh Pambudi secara terang-terangan menyebut keputusan penunjukan Plt Ketua DPD sebagai "bentuk arogansi DPW PSI" dan "bentuk kegagalan dan kemunduran partai di Jawa Tengah."

Senada dengan itu, Sekjen DPD PSI Kota Semarang, Bayu Romawan, menegaskan bahwa aksi pengunduran diri ini adalah respons terhadap "demokrasi internal partai yang telah diciderai."

Pernyataan-pernyataan ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan partai, yang pada akhirnya memicu reaksi keras dari para kader.

5. Pengunduran Diri Penuh Emosi dan Tanggung Jawab Moral 

Fakta kelima adalah dimensi emosional dan moral dari pengunduran diri ini. Aksi tersebut tidak hanya diwarnai oleh pernyataan sikap yang tegas, tetapi juga oleh isak tangis dari para pengurus DPC.

Mereka tak dapat menahan air mata saat mengingat perjuangan membesarkan partai sejak tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa keputusan pengunduran diri bukanlah hal yang mudah, melainkan hasil dari pertimbangan mendalam dan rasa sakit hati.

Bayu Romawan menekankan bahwa mereka "mundur dengan terhormat" dan mengembalikan seluruh atribut partai sebagai bentuk "sikap politik dan tanggung jawab moral," menunjukkan keinginan untuk mengakhiri hubungan dengan partai secara bermartabat tanpa menimbulkan polemik lebih lanjut.

Pengunduran diri massal ini menjadi cerminan dari tantangan yang dihadapi PSI dalam menjaga soliditas internal dan kepercayaan kadernya. Fakta-fakta ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, komunikasi yang efektif, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap organisasi politik.