- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah melaporkan penurunan drastis produksi susu nasional di wilayah Jawa Tengah sejak 2021.
- Penyebab rendahnya produksi susu lokal meliputi terbatasnya populasi sapi perah serta penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku.
- Pemerintah didorong membangun ekosistem berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas peternak dan adopsi teknologi modern untuk mencapai ketahanan pangan.
SuaraJawaTengah.id - Produksi susu di Jawa Tengah perlu kembali ditingkatkan. Keberadaannya bisa menambah pemenuhan protein hewani masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan selama ini, produksi Susu Segar Nasional di Jawa Tengah menempati urutan ke-3 Nasional setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat.
“Sayangnya dari data yang ada, dari tahun ke tahun jumlah produksi mengalami penurunan,” ungkapnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi susu di Jawa Tengah pada 2021 lalu mencapai 104.421.950,33 kg. Namun angka itu menurun menjadi 74.809.792,75 kg di tahun 2024, dan 65.310.739,81 kg di tahun 2025.
“Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian serius semua pemangku kepentingan,” sebut Kakung, sapaan akrab Sarif Abdillah.
Atas dasar itu, kata Kakung, semua pemangku kepentingan harus membangun ekosistem industri susu yang lebih berkelanjutan, agar produksi kembali meningkat.
“Jika semua bekerja sama dan fokus pada peningkatan kapasitas peternak, ketahanan pangan di sektor susu bisa tercapai,” jelas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Bagi peternak, jelas Kakung, dukungan dari pemerintah dapat berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan kualitas susu.
“Termasuk misalnya, penguatan fasilitas seperti pendingin susu, sarana distribusi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia diyakini mampu meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperluas akses pasar,” kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Kakung tak menampik, ketergantungan pemerintah dalam impor susu masih sangat tinggi. Tercatat, 80% bahan baku susu di Indonesia berasal dari impor dan sisanya 20% dari produksi lokal.
Baca Juga: Viral Nenek Selamat di Zebra Cross Temanggung: 5 Fakta Insiden Rem Mendadak yang Picu Tabrakan
Ketergantungan tinggi ini, kata Kakung, disebabkan masih rendahnya populasi sapi perah, maupun munculnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
“Kurangnya biosekuriti di peternakan rakyat mempercepat penyebaran penyakit ini. Satu sisi, banyak peternak yang tidak menyadari pentingnya biosekuriti ini,” katanya.
Karena itu, menurut Kakung, dengan adanya kehadiran negara, harapannya berbagai masalah tersebut benar-benar tuntas.
“Misalnya bisa adopsi teknologi modern dalam pengelolaan kandang, seperti sistem ventilasi yang baik dan penggunaan kipas, menjadi hal yang sangat diperlukan untuk menjaga kenyamanan sapi,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- Sempat Diamankan saat OTT, Sestama BNPB Rustian Kini Diperiksa KPK di Gedung Merah Putih
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Ramai Tren Downgrade Lifestyle, Desainer Pilih Bedakan Produk Retail dan Wastra
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
Terkini
-
BRI Raih Empat Penghargaan, Dorong UMKM Naik Kelas dan Makin Berdaya
-
Kembangkan Potensi Alam, Potret Desa Karangjengkol Purbalingga Raih Indonesia Awards 2026
-
Sempat Dihalangi Dampingi Puluhan Massa Aksi di Polda DIY, 34 Orang Akhirnya Dipulangkan
-
5.040 Bendahara Koperasi Merah Putih Dilatih, Seberapa Siap Kelola Dana dan Bisnis Desa?
-
Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Kebijakan Pengupahan Lindungi Pekerja Tanpa Matikan Usaha