- Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sedang memantau seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- Petugas kejaksaan negeri di berbagai daerah telah mengumpulkan data lapangan sejak beberapa pekan terakhir untuk keperluan monitoring program.
- Hasil pengumpulan data tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi agar program berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
SuaraJawaTengah.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah mulai menyisir seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai ketentuan sekaligus mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Kasi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah Arfan Triono mengatakan, pengumpulan data dan keterangan telah dilakukan oleh jajaran kejaksaan negeri di berbagai kabupaten dan kota sejak beberapa pekan terakhir.
"Sudah sejak beberapa pekan lalu, tim dari kejari-kejari turun untuk menghimpun data ke sejumlah titik SPPG," katanya di Semarang dikutip dari ANTARA pada Jumat (10/7/2026).
Arfan menegaskan kegiatan tersebut bukan merupakan pemeriksaan hukum maupun pemanggilan terhadap pengelola SPPG.
Menurut dia, kegiatan yang dilakukan murni berupa pengumpulan data dan keterangan sebagai bagian dari monitoring pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
"Pengumpulan data dan keterangan terkait kegiatan di SPPG," ujarnya.
Ia menjelaskan pendataan dilakukan terhadap seluruh SPPG di Jawa Tengah tanpa membedakan pengelolanya. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menyasar SPPG yang dikelola Polri, tetapi juga seluruh satuan penyelenggara program MBG.
Hingga kini, kata Arfan, cukup banyak SPPG yang telah didata. Namun proses monitoring masih berlangsung mengingat jumlah SPPG di Jawa Tengah cukup banyak.
Sejauh ini, Kejati Jawa Tengah juga belum menerima laporan adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Pariwisata Berorientasi Nilai Ekonomi, Bukan Kuantitas Pengunjung
"Belum ada laporan mengenai temuan penyimpangan karena proses pendataan masih berlangsung," katanya.
Kejati memastikan hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
Raih Predikat Prestisius Golden Medal 2026, Semen Gresik Pertahankan Bintang Lima TOP GRC
-
Pelabuhan Tanjung Emas Didorong Naik Kelas Jadi Gerbang Utama Ekspor-Impor
-
Kalah dari Persita, Fabio Lefundes: Java United FC Masih Berproses
-
Ketika Al-Qur'an Satukan Semua Golongan: Cerita Dibalik Megahnya MTQ Nasional di Jateng
-
Kendal Tornado FC Menangi Laga Perdana, Presiden Klub Ingin Tim Konsisten dan Disiplin