PAD Jateng Baru 62,9 Persen, Masih Kurang Rp5,9 Triliun untuk Kejar Target 2026

SuaraJawaTengah.id - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah telah mencapai Rp9,8 triliun hingga Agustus 2026. Angka tersebut baru mencakup 62,90 persen dari target PAD tahun ini yang dipatok sebesar Rp15,7 triliun.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi mengatakan pemerintah provinsi tetap optimistis target PAD 2026 dapat dikejar hingga akhir tahun.

“Pendapatan asli daerah kita sampai dengan saat ini (Agustus 2026) adalah 62,90 persen. Targetnya Rp15,7 triliun, tercapai sekarang Rp9,8 triliun atau 62,90 persen,” kata Masrofi saat ditemui di Semarang, Rabu (1692026).

Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar Rp5,9 triliun PAD yang harus dihimpun untuk memenuhi target 2026.

Penerimaan PAD Jawa Tengah berasal dari sejumlah sumber pendapatan daerah. Salah satu yang menjadi perhatian Bapenda adalah penerimaan dari sektor pajak kendaraan.

Selain pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BPKB), penerimaan PAD juga bersumber dari pajak rokok serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Masrofi mengatakan kondisi ekonomi dan politik turut menjadi faktor yang memengaruhi penerimaan daerah, terutama dari sektor pajak kendaraan.

“Kita selalu optimis, tapi dengan kondisi ekonomi, kondisi politik itu juga berpengaruh terhadap pendapatan kita terutama dari pajak kendaraan,” ujarnya.

Target PAD Jawa Tengah pada 2026 sendiri sedikit lebih tinggi dibandingkan target tahun sebelumnya. Pada 2025, PAD ditargetkan sebesar Rp15,6 triliun.

Baca Juga: Pencarian Semalaman Berakhir Tragis, Siswa SMK Ditemukan Tewas 50 Meter dari Pantai Jatisari Rembang

Hingga Desember 2025, realisasi PAD Jawa Tengah mencapai Rp14,97 triliun atau sekitar 95,37 persen dari target tersebut.

Dengan demikian, target PAD 2026 meningkat sekitar Rp100 miliar dibandingkan target 2025. Namun, capaian hingga Agustus 2026 masih menyisakan ruang yang cukup besar untuk mengejar target tahunan.

Bapenda Jawa Tengah pun masih mengandalkan optimalisasi berbagai sumber penerimaan, terutama sektor pajak yang menjadi salah satu penopang PAD.

Pajak kendaraan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian karena penerimaannya sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika daya beli dan aktivitas ekonomi mengalami tekanan, kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kemampuan maupun kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan.

Di sisi lain, pemerintah provinsi masih memiliki waktu hingga akhir 2026 untuk mengejar kekurangan penerimaan tersebut.

Capaian Rp9,8 triliun hingga Agustus menunjukkan sebagian besar target tahunan telah berhasil dihimpun, tetapi sekitar 37,10 persen atau Rp5,9 triliun masih harus dikejar dalam sisa tahun anggaran.