Sumur Minyak Rakyat Belum Jadi PAD, Blora Desak BPE Lebih Agresif Cari Investor

SuaraJawaTengah.id - Potensi sumur minyak rakyat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Pemerintah Kabupaten Blora kini mencari skema agar aktivitas pengelolaan minyak rakyat tidak hanya berlangsung di wilayahnya, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Persoalan tersebut kini menjadi perhatian Pemkab Blora karena sejumlah titik sumur minyak rakyat yang telah diverifikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum dapat dikelola secara maksimal.

Komisaris Utama BUMD Blora Patra Energi (BPE) sekaligus Penjabat Sekretaris Daerah Blora, Dasiran, mengatakan pemerintah daerah masih mencari formulasi yang tepat agar pengelolaan sumur minyak rakyat dapat memberikan manfaat langsung bagi daerah.

“Daerah perlu memiliki formulasi yang tepat agar aktivitas pengelolaan sumur minyak rakyat tidak hanya berlangsung di wilayah Blora, tetapi juga memberikan manfaat bagi daerah,” kata Dasiran di Blora, Sabtu.

Pemkab Blora mendorong BPE untuk berkonsultasi dengan Kementerian ESDM guna memastikan skema pengelolaan yang memungkinkan kontribusi dari aktivitas sumur minyak rakyat masuk ke daerah secara sah sesuai regulasi.

Selain aspek regulasi, BPE juga diminta lebih aktif menjajaki peluang investasi untuk mengoptimalkan sumur-sumur yang telah diverifikasi.

Potensi Ada, Pengelolaan Belum Optimal

Dasiran mengakui upaya mengoptimalkan sumur minyak rakyat masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

BPE hingga kini belum dapat mengoperasikan secara maksimal titik-titik sumur minyak rakyat yang telah diverifikasi Kementerian ESDM.

Baca Juga: Sudah Jadi Cagar Budaya, Eks Stasiun Banjarnegara Dibongkar, KAI Segera Turun Cek Kondisi

“Kendala di lapangan masih banyak. Ini bukan hanya BPE, tetapi juga dihadapi entitas usaha lainnya. Sehingga belum bisa optimal,” ujarnya.

Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan investor yang akan mengelola titik sumur serta kebutuhan reparasi terhadap sejumlah sumur yang telah diverifikasi.

Artinya, persoalan pengelolaan minyak rakyat di Blora bukan hanya mengenai keberadaan sumber daya minyak, tetapi juga kesiapan tata kelola dan modal untuk mengoperasikan sumur secara optimal.

BPE juga masih menunggu kebijakan dan rekomendasi dari PT Pertamina maupun Kementerian ESDM terkait mekanisme pengelolaan sumur minyak rakyat.

Salah satu persoalan yang disebut menjadi kendala adalah batas maksimal pengiriman yang mencapai tiga bulan.

“Batas maksimal pengiriman itu tiga bulan. Ini yang juga menjadi kendala,” kata Dasiran.