SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut ada bibit-bibit paham radikalisme pada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemprov Jateng.
Ganjar mendapat informasi tersebut dari intelijen yang hampir setiap hari melaporkan.
"Saya masih mendapat laporan intelejen dan juga laporan dari masyarakat, bahwa masih ada sejumlah ASN yang memiliki paham radikalisme," ucap Ganjar, disela Apel Pagi Pemprov Jateng, di halaman Gubernuran, Senin (25/3/2019).
Kata Ganjar, bibit-bibit radikalisme itu masih tumbuh subur di Jawa Tengah. Bahkan, sudah pada obrolan dan tindakan nyata di tengah masyarakat.
Baca Juga:Demi Jokowi, Bupati dan Wagub Jember Hari Ini Cuti Kerja
"Masih banyak obrolan-obrolan di masyarakat terkait masalah ini yang masuk ke saya," kata Ganjar.
Dari sejumlah laporan itu, ditemukan adanya ASN yang menempelkan bendera-bendera terlarang. Ada pula yang mengajarkan paham-paham dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila.
"Bahkan, ada juga yang menuliskan ajaran-ajaran radikalisme itu melalui status media sosial," ungkap Ganjar.
Karenanya, guna mengantisipasi tidak menyebar secara masif di kalangan ASN dan masyarakat, Ganjar telah memanggil sejumlah ASN yang terindikasi memiliki paham radikalisme.
"Saya panggil, minta klarifikasi, tapi banyak diantara mereka yang mengelak," kata Ganjar.
Baca Juga:Canda di Mobil, Begini Cara Ezra Walian Buat Move On
"Saya tegaskan, ASN Jateng harus loyal pada Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945. Kalau memang tidak setuju, harus terbuka saja, datang ke kami, sampaikan yang tidak setuju, tapi jangan umpet-umpetan dan menyebarkan pada orang lain," jelasnya.
Pihaknya mengaku akan terus mengawasi dan melakukan pembinaan kepada seluruh ASN di Jawa Tengah.
"Kalau ada yang memiliki paham radikal, akan kami bina. Jika tidak bisa, maka akan diberi peringatan. Kalau diberi peringatan berkali-kali masih tidak bisa, maka sanksi terberatnya ya dipecat," tegasnya.
Selain soal paham radikalisme, Ganjar juga masih mendapat laporan terkait netralitas ASN menjelang Pileg dan Pilpres 2019.
Menurut laporan, masih banyak ASN yang tidak netral dan memihak pada salah satu pasangan tertentu.
"Banyak laporan. Saya mohon dengan sangat, mari kita jaga netralitas sesuai dengan undang-undang," tutur Ganjar.
