"Hanya mencantumkan batas minimal usia saja. Ada potensi kelalaian KPU dalam merekrut petugas, pemerinyah tidak memberikan perlindungan kesehatan bagi petugas. Temuan-temuan ini kita peroleh dari keterangan keluarga korban," tuturnya.
Ombudsman juga menyayangkan ketidakpastian langkah pemerintah dalam memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal. Tidak ada patokan nilai santunan dan malah membingungkan keluarga korban.
"Supaya kejadian ini tidak terulang lagi, kita sarankan supaya pemerintah merevisi ulang aturan kerja KPPS dan pengawas TPS saat Pemilu. Hasil investigasi sudah kita sampaikan ke Ombudsman di Jakarta untuk ditindaklanjuti," tukasnya.
Baca Juga:Tak Ada Kejanggalan KPPS Meninggal, Ini Hasil Investigasi Penuh Komnas HAM
