Sementara nasib guru pembina Rohis masih menunggu sikap dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Tengah (Jateng).
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto, mengatakan pembekuan kepengurusan Rohis menjadi wewenang dari pihak sekolah. Setelah kejadian itu, dia meminta manajemen SMKN 2 Sragen memiliki aturan yang jelas terkait standardisasi kegiatan ekstrakurikuler.
“Apa-apa yang boleh dan apa-apa yang dilarang itu harus diberitahukan kepada siswa. Kalau mengibarkan bendera ini tidak boleh, yang dibolehkan bendera apa?” ucap politisi dari PDIP Sragen ini.
Sugiyamto menjelaskan manajemen SMKN 2 Sragen sudah mengaku teledor dan salah karena membiarkan para siswa membawa dan mengibarkan bendera yang identik dengan logo HTI itu di kompleks sekolah.
Baca Juga:Kasus Papua Disamakan dengan HTI, Ruhut: Banyak Pendukung Pilpres Stres
