"Mau itu namanya gleweyan (guyonan), serius nggak mungkin lah. Tapi kita harus mengetahui hati dan perasaan masyarakat dulu. Saya nggak sepakat, harus diperingatkan. Saya sudah menyampaikan ke bupati. Nanti camatnya kita undang di Komisi A. Pasti itu," tegas Taufik.
"Nah, kita sebagai pemimpin, sebagai pejabat, sebagai orang yang ditugasi masyarakat, seyogyanya punya rasa kepekaan terhadap situasi masyarakat saat ini," lanjutnya.
Lebih lanjut, dia berharap pejabat daerah bisa peka dan berempati dengan kondisi masyarakat saat ini.
"Ya harapannya jangan terulang. Sudahlah kita hari ini konsentrasi bagaimana untuk masyarakat. Diberi contoh, bagaimana kita bersama-sama mencari jalan keluar supaya perekonomian kita bisa buat mencari nafkah bagi pedagang atau apalah, bisa teratasi, dan bareng-bareng jaga perasaan, karena kita hidup di tengah masyarakat."
Baca Juga:Di Medan, Jemaah Salat Id di Masjid Raya Langgar Aturan Physical Distancing
Taufik menambahkan, prosedurnya pihak DPRD mengundang melalui bupati. Ia meyakini kalau bupati salah tidak akan mengulang.
"Tidak ada orang tidak khilaf. Dan lagi, menjadi pejabat publik, menjadi percontohan. Maka sewajarnya masyarakat mengritik. Nanti contoh-contoh kita tidak diikuti, wong kita saja tidak menjalani."
