SuaraJawaTengah.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Magelang menilai, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menaikan upah minimum (UMP) tidak akan banyak memperngaruhi dunia usaha.
Menurut Ketua Apindo Kota Magelang, Edy Sutrisno, kenaikan UMP hanya akan berpengaruh terhadap kabupaten/ kota yang memberlakukan upah minimum kota (UMK) di bawah standar provinsi.
“Menurut saya kebijakan Pak Ganjar ada sedikit semacam ‘pencitraan’. Dinaikan 3 persen yang terpengaruh itu hanya 3 sampai 5 kabupaten/kota. Mayoritas tidak berpengaruh,” kata Edy Sutrisno, Sabtu (31/10/2020).
Apindo kata Edy mendukung langkah Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menaikan UMP 3,27 persen, meski kebijakan itu tidak sejalan dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja.
Baca Juga:Desak UMP 2021 Naik, Buruh: Gubernur Jangan Ikuti Surat Edaran Menaker!
“Apakah kebijakan itu baik? Menurut saya baik. Karena itu akan mengangkat daerah yang UMK-nya terlalu bawah,” ujar Edy.
Dalam surat edaran Nomor 11/HK04/X/2020, Menaker Ida Fauziyah meminta gubernur se-Indonesia agar menyesuaikan upah minimum provinsi tahun 2021 sama dengan tahun 2020.
Upah minimum tahun 2021 diputuskan tidak berubah dari tahun ini, akibat pandemi Covid-19.
Menurut Edy, pihaknya memahami pandemi Covid-19 berpengaruh pada hampir seluruh sektor usaha. Meski ada yang dapat memanfaatkan peluang usaha di tengah pandemi, mayoritas pengusaha merugi.
Sektor usaha yang mayoritas merugi, terutama sektor pariwisata, hotel, akomodasi, transportasi, dan usaha ekspor. “Anggota Apindo diperintahkan supaya bertahan dulu. Jangan ekspansi, jangan banyak kegiatan yang memboroskan, supaya bisa bertahan.”
Baca Juga:4 Alasan UMP Harus Naik Versi Buruh
Edy mempertanyakan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar Pemprov Jateng menaikan UMP tahun 2021. Sebab, jika benar data pertumbuhan ekonomi Jateng diindikasikan positif, komponennya justru tercatat minus 5,3 persen.
- 1
- 2
