"Kami tidak mau upaya ini bisa memecah belah gerakan kami, dan dalam hal ini kami menyatakan kami masyarakat sipil masih solid, tidak bisa dipecah belah, mereka berusaha melibatkan kami dalam aturan turunan, tapi buat kami buat apa? induk dari aturan ini sudah bermasalah," tegasnya.
Senada dengan Nur dan Rukka, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menegaskan berbagai macam konflik agraria yang disampaikan oleh aktivis sejak dulu juga tak diusut pemerintah, bahkan dikhianati dengan lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja.
"Cara-cara penanganan konflik agraria pemerintahan ini belum berubah, cara represif yang dilakukan polisi dan tentara masih sama, intimidatif, masih anti bekerja sama dengan aktivis, anti organisasi rakyat, maka percuma saja Bapak menjanjikan reforma agraria," pungkas Dewi.
