Riswanto meminta agar hasil revisi peraturan tersebut harus sesuai dengan kesepakatan antara nelayan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.
"Kami minta Pemkot dan DPRD Kota Tegal ikut mengawal. Jangan sampai kita di-PHP. Revisinya ini harus jelas. Kita sudah nurut, sudah mau diatur tapi pemerintah juga harus jelas, revisinya seperti apa, harus sesuai kesepakatan," tandasnya.
Riswanto menyebut, jumlah kapal cantrang yang ada di Kota Tegal mencapai sekitar 600 kapal. Satu kapal rata-rata memiliki 25 anak buah kapal (ABK).
"Jadi ada sekitar 15.000 nelayan yang menggantungkan penghasilannya dari alat tangkap yang sekarang masih dikaji atau direvisi KKP," ujar dia.
Baca Juga:Nelayan Sibolga Ditangkap di Aceh karena Pakai Alat Tangkap Terlarang
Kontributor : F Firdaus
