SuaraJawaTengah.id - Kontroversi seputar Vaksin Nusantara yang diagagas Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto masih menjadi polemik.
Meski begitu, sejumlah anggota DPR RI serta pejabat lainnya mengajukan diri menyumbangkan darah mereka untuk menjadi relawan dalam uji klinis fase II Vaksin Nusantara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto pada Rabu (14/4/2021).
Dari pantauan Suara.com, terlihat beberapa anggota DPR yang hadir, seperti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Anggota DPR dari PDIP Adian Napitupulu, Anggota Komisi IX Saleh Daulay dan Melki Leka Lena, hingga Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
"Proses tadi adalah proses awal dari vaksinasi yang menggunakan jenis vaksin nusantara, jangan dianggap tadi bukan vaksin, ambil darah itu bagian dari prosesnya, kamis depan baru disuntikan kembali ke masing-masing orsng sesuai pengambilan darah tadi," ungkap Melki di RSPAD, Jakarta, Rabu (14/4/2021).
Baca Juga:Bareng Gatot Nurmantyo, Adian PDIP Dkk Disuntik Vaksin Nusantara di RSPAD
Dia mengklaim, uji klinis fase II sudah mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga tidak masalah untuk dilakukan.
"Berbagai perbaikan sudah dilakukan tim Peneliti yang intinya adalah memenuhi unsur badan pom. dan badan POM prinsipnya tidak ada penolakan. meminta perbaikan," ucapnya.
Tanpa Izin BPOM
Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak mempermasalahkan sejumlah anggota DPR yang disuntik Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, meski tanpa izin BPOM.
Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, hal itu merupakan hak dari masing-masing orang termasuk anggota DPR yang mau disuntik Vaksin Nusantara hari ini.
Baca Juga:Deretan Pimpinan DPR hingga Eks Panglima TNI Ikut Uji Vaksin Nusantara
"Iya ini kan pilihan masing-masing," kata Nadia melalui pesan singkat kepada Suara.com, Rabu (14/4/2021).
Meski begitu, dia menegaskan bahwa kegiatan vaksinasi ini tidak bisa disebut sebagai proses uji klinis fase dua karena BPOM belum mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) untuk Vaksin Nusantara menuji fase dua.
"Kalau ini bagian uji klinis belum ada izin BPOM ya," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan tidak semua anggota dewan sepakat ikut disuntik Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta pada Rabu (14/4/2021).
Dia bahkan juga menegaskan kembali bahwa Fraksi PDI Perjuangan di Komisi IX DPR RI secara kolektif tidak mengikuti vaksinasi Vaksin Nusantara karena belum mendapatkan izin BPOM.
"Hal ini sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh bapak presiden bahwa uji klinis vaksin harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kaidah-kaidah saintifik," kata Charles saat dihubungi, Rabu (14/4/2021).
