Menurut Sri Hastjarjo hal tersebut menunjukkan lemahnya kewenangan KPI sebagai Lembaga pengawas segala macam bentuk siaran di Indonesia.
“KPI ini kan tidak punya kewenangan menghentikan program, makanya sanksi yang diberikan sering kali tidak menimbulkan efek jera. Itulah kenapa sampai sekarang banyak kritikan juga kepada lembaga ini,” tandasnya.
Hal senada disampaikan Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi (FIK) UGM, Wisnu Martha Adiputra. Dia menyebut stasiun televisi yang mengundang Saipul Jamil bersikap cuek, karena dalam banyak kasus KPI tidak tegas.
Ia menegaskan bahwa memberi panggung kepada para pelaku kejahatan terhadap anak adalah hal yang tak bisa diterima. Dampaknya, masyarakat akan semakin permisif soal pelaku kejahatan seks kepada anak.
Baca Juga:KPAI Sindir Keras Keputusan Ketua KPI Soal Saipul Jamil: Tidak Layak!
“Secara umum masyarakat akan lebih tertarik dengan tayangan kehidupan personal bukan pada kepentingan publik. KPI selalu bilang bahwa siaran resepsi selebriti secara langsung adalah mengapresiasi budaya lokal. Ini kan aneh,” ujarnya, Minggu (12/9/2021).
Solusi
Melihat rumitnya sistem regulasi penyiaran dan banyaknya konten yang dinilai tidak mendidik, maka diperlukan pendidikan literasi yang tepat.
Pada era digital khalayak bukanlah pihak pasif yang hanya diterpa informasi, tetapi dapat turut aktif memilih konten untuk dikonsumsi. Maka, bertahan atau tidak suatu program siaran serta ketenaran suatu pihak sangat bergantung pada pilihan masyarakat.
Baca Juga:Ketua KPI Bolehkan Saipul Jamil Tampil di TV Untuk Edukasi, KPAI: Tidak Layak
