"Komplain publik itu satu, 'pak ganjar kenapa ada pungli'. Jadi kalau yang diluar ketentuan selalu masyarakat mengatakan pungli. Meskipun sebenarnya itu kadang-kadang kesepakatan dari komite," kata Ganjar.
Ganjar tak memungkiri bila praktik tersebut masih terjadi. Maka kepala sekolah dimintanya untuk menjaga integritas dan mengkomunikasikan dengan baik.
"Nah kita titipkan kepada mereka, satu agar memenej sekolah dengan baik dan tidak boleh ada pungli tidak boleh korupsi, tidak boleh kolusi, jaga integritas itu penting," tegasnya.
Gubernur Ganjar Pranowo juga menegaskan kepada para kepala sekolah untuk teguh pada pakta integritas yang telah ditandatangani. Yakni terkait ideologi hingga membebaskan diri dari kepentingan politik.
Baca Juga:Mayoritas Publik Setuju RUU TPKS Segera Disahkan, PKS Minta Jangan Sekarang
"Mungkin ada orientasi politik yang berbeda-beda, soal hak pilih itu birokrasi. Tapi ketika kemudian kita harus membawa secara bersama-sama, kita membawa merah putih dan kita harus mendidik anak-anak kita agar berkarakter. Jangan sampai kita terbawa orientasi politiknya ke situ," tegas Ganjar.
Di sisi lain, Ganjar juga menegaskan agar para guru dan kepala sekolah memastikan posisinya dalam bernegara. Tidak boleh ada yang tergabung bahkan berafiliasi pada kelompok dan organisasi yang bertentangan dengan ideologi negara.
"Clear nggih? Ini saya ingatkan. PKI mboten entuk, HTI nggak boleh, FPI nggak boleh, saya ngomong terbuka karena sudah dilarang. Maka kalau kemudian ada yang mencoba ke situ, maka integritas poin kedua ini akan dilanggar. Maka sanksinya pasti sangat tegas," tandas Ganjar.
