SuaraJawaTengah.id - Ramainya berbagai isu yang berkembang di masyarakat melalui media sosial terkait proses pengukuran lahan oleh BPN di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo turut menjadi perhatian sejumlah tokoh setempat.
Salah satunya tokoh sekaligus ulama Kabupaten Purworejo, Habib Hasan Bin Agil Baabud.
"Sebagai tokoh agama dari Purworejo, saya turut prihatin dan sedih dengan adanya pemberitaan di media sosial yang tidak sesuai dengan kenyataan tentang kegiatan pengukuran lahan di desa Wadas," ungkap Habib Hasan dalam sebuah video yang diterima, Kamis (10/2/2022).
Disampaikannya bahwa program dari pemerintah dan dengan pendampingan dari aparat yang dilakukan di desa Wadas tidak bertujuan untuk menyengsarakan rakyat ataupun merampas hak rakyat.
Baca Juga:Pedas! Fahri Hamzah Sentil Anggota DPR RI Dapil Wadas: Mana Ndasmu?
"Jadi Insya Allah semua ada manfaat dan maslahatnya," tuturnya.
Dirinya meminta agar masyarakat menyudahi miskomunikasi dan misinformasi yang berkembang di media sosial. Menurutnya, hal tersebut hanya akan merugikan masyarakat.
"Kami Insya Allah lebih mengerti karena ada di Purworejo dan dekat dengan kami. Bukan kami (dari wilayah) tetangga, bukan hidup di luar jawa. Kebetulan kami juga tahu persis daerah sana (Wadas dan sekitarnya)," ungkap ulama kharismatik tersebut.
Disampaikan juga rasa terima kasihnya pada para petugas yang menjalankan tugasnya demi kelancaran kegiatan pengukuran lahan di desa Wadas.
"Kita hanya bisa mendoakan semoga semua diberi petunjuk dan hidayah dari Allah SWT, dengan niat supaya bangsa dan negara Indonesia lebih maju, tidak tertinggal dari negara lain dan rakyatnya lebih tertata," ujarnya.
Baca Juga:Massa PMII UIN Walisongo Tutup Jalan Pantura untuk Solidaritas Warga Desa Wadas
Senada dengan yang disampaikan Habib Hasan, Ketua Ittihadul Muballighin Ponpes Lirboyo di Purworejo, Muhammad Faqih Muqodam juga menghimbau kepada masyarakat agar bisa memfilter berita yang hoaks dan yang asli.
"Saya mengajak pada masyarakat khususnya dari Purworejo untuk tidak termakan berita-berita hoaks. Proyek pemerintah dalam membangun Bendungan Bener adalah untuk kesejahteraan rakyat," tuturnya.
Diharapkan kepada masyarakat agar jangan mau diadu domba dengan berbagai berita yang dipelintir demi kepentingan tertentu.
"Berpandai-pandailah dalam menerima dan memfilter berita yang beredar karena kita hidup di era digitalisasi," demikian ucap ulama muda tersebut.
Sementara itu, Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menegaskan pihaknya prihatin dengan adanya akun-akun provokatif dan postingan hoaks tentang situasi Desa Wadas.
"Setiap saat kita patroli cyber dan menemukan sejumlah akun provokatif terkait perkembangan situasi Desa Wadas dan hasutan untuk menolak pembangunan proyek Bendungan Bener," ungkapnya.
Polda Jateng, lanjut Kabidhumas, tidak segan memproses penyebar kebencian pengelola akun-akun provokatif tersebut melalui jalur hukum.
"Untuk itu dihimbau agar para pelaku penyebar termasuk pengelola akun provokatif untuk menghentikan kegiatannya. Polri tidak segan untuk menindak pelaku penyebar kebencian dan pengelola akun provokatif," tegasnya.
