SuaraJawaTengah.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi pendekatan keamanan dalam penyelesaian kasus Wadas Purworejo.
Menurut Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengerahkan pasukan polisi dan TNI ke Desa Wadas, tidak hanya menimbulkan kekerasan tapi juga trauma bagi warga.
Pendekatan keamanan pada kasus konflik justru membuat permasalahan semakin sulit diselesaikan.
“Jangan lagi menggunakan pendekatan keamanan. Mengerahkan pasukan banyak dan akhirnya bukan hanya kekerasan dan penangkapan yang terjadi, tapi juga trauma,” kata Beka Ulung Hapsari saat mengunjungi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Sabtu (12/2/2022).
Baca Juga:Polemik di Wadas Gegerkan Publik, Pengamat: Polisi Hadir dalam Rangka Pendampingan dan Pengamanan
Komnas HAM juga menegaskan, pemerintah dan polisi wajib memberi jaminan keamanan terhadap warga Wadas. Memastikan baik warga yang mendukung atau menolak pertambangan batu andesit tidak mendapat intimidasi dari pihak manapun.
“Termasuk juga memulihkan relasi sosial (warga) yang ada di Desa Wadas. Pro dan kontra ini kan semakin mengeras dengan peristiwa kemarin,” ujar Beka.
Selain menarik seluruh pasukan dari Desa Wadas, Kapolda Jawa Tengah juga harus melakukan evaluasi rutin terkait pendekatan yang diambil untuk menyelesaikan kasus ini. “Misal dengan tidak demonstratif begitu. Mengerahkan aparatnya sampai ke Wadas.”
Salah satu hal yang menjadi perhatian Komnas HAM dalam kunjungan ke Desa Wadas adalah mengembalikan warga yang mengungsi karena ketakutan. Pemrov Jateng harus bisa memastikan tidak ada pemaksaan dan intimidasi terhadap warga, sehingga mereka mau kembali ke rumah.
“Jika kemudian ada warga yang belum pulang, ya polisi harus memastikan bahwa tidak ada (lagi) masalah. Tidak ada lagi isu-isu pengejaran, penangkapan, atau yang lain. Itu harus dipastikan tidak ada.”
Komnas HAM juga mendesak Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bertanggung jawab memulihkan trauma warga akibat pengerahan pasukan ke Wadas.
Pemerintah Provinsi Jateng harus mengerahkan segala sumber daya untuk menjamin hak pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan warga Desa Wadas terpenuhi.
“Terpenting sekarang adalah pemulihan dulu. Cooling down kemudian baru kita bicara kedepan soal masalah yang lebih besar. Kami sudah koordinasi dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Mereka punya para ahli dan pengalaman bagaimana memulihkan anak-anak.”
Kontributor : Angga Haksoro Ardi
