Wacana Pemekaran Provinsi Banyumasan, Akademisi Unsoed: Jangan Sampai Terjadi Seperti di Wadas

Ada beberapa aspek yang perlu digarisbawahi bagaimana urgensinya pemekaran wilayah ini.

Ronald Seger Prabowo
Selasa, 29 Maret 2022 | 20:33 WIB
Wacana Pemekaran Provinsi Banyumasan, Akademisi Unsoed: Jangan Sampai Terjadi Seperti di Wadas
Pembangunan menara pandang wilayah perkotaan baru yang akan dijadikan ikon Purwokerto di Jalan Bung Karno Purwokerto, Selasa (29/3/2022). [Suara.com/Anang Firmansyah]

"Indeks kemiskinan di Purbalingga lebih tinggi daripada Banyumas. Artinya kan tidak ada efek menetas ke bawah kalau pembangunan itu efeknya menetas ke bawah. Kalau kemudian Purwokerto dijadikan ibukota, orang belum jadi ibukota saja efek netas ke bawahnya lemah itu juga nanti akan jadi problem," ungkapnya.

Secara politis, Dr Rizal memandang ke depannya perlu adanya keterlibatan masyarakat luas dan ini tentu akan memakan waktu dan energi yang banyak.

Untuk itu, Dr Rizal menilai perlu adanya pandangan luas tidak melihat dari kacamata ekonomi saja yang hanya perbicara masalah pembangunan. Jika hanya berbicara ekonomi pembangunan tentunya hanya seputar nilai investasi yang tinggi.

"Hitung-hitungan di atas kertas bisa menaikkan PDB tentu saja akan dilakukan. Tapi ekologinya bagaimana? Misal kaya kasus Wadas. Itu hitung-hitungan ekonominya sangat rasional. Tapi ada sekelompok orang bahkan satu desa yang mengalami langsung kesengsaraan hidup. Kemudian pembangunan yang tujuannya untuk masyarakat dikhianati juga oleh kebijakan itu," tuturnya.

Baca Juga:Bulan Ramadhan Menghitung Hari, Ratusan Warga Karanggude Banyumas Gelar Prosesi Nyadran ke Makam Syeh Mukhorodin

Sementara itu Rektor UMP, Dr Jebul Suroso menjelaskan tujuan diadakannya FGD ini untuk melihat paparan dari akademisi mengenai wacana pemekaran wilayah Provinsi Banyumasan jika suatu saat terjadi.

"Berawal dari pemikiran sederhana bahwa ketika akses ke pimpinan tertinggi atau pusat mengalami hambatan, maka menurut hemat kami berkembangnya suatu wilayah itu akan terhambat. Maka ketika didekatkan akses, regulasi, fasilitasi dan pengambilan keputusan yang cepat menuju ke pusat, mudah-mudahan masalah kemiskinan, terhambatnya pendidikan, tidak majunya suatu wilayah itu akan bisa teratasi," katanya.

Acara ini tentunya bukan untuk bertujuan pengambilan keputusan, sepakat dan tidak sepakat. Hanya saja beberapa kajian dari para akademisi perlu menjadi pertimbangan dilihat dari sisi negatif dan positifnya. Bukan semata-mata kepentingan politis.

"Perkara ada yang setuju dan tidak itu tinjauan masing-masing. Tetapi kami para akademisi memang berpikir lurus bahwa kemajuan barangkali harus diciptakan melalui gagasan-gagasan para akademisi yang komprehensif," tutupnya.

Kontributor : Anang Firmansyah

Baca Juga:Gelombang Protes Makin Masif Bisa Picu Konflik Besar, Majelis Rakyat Papua Minta Pemerintah Setop Rencana DOB

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini