"Ternyata dari informasi yang kita dapat dari pedagang, itu banyak pemainnya. Jadi, para pedagang ini beli dari orang lain sudah harga Rp18 ribu. Jadi rasa-rasanya, model operasinya harus diubah," kata Ganjar.
Sistem distribusi minyak goreng curah yang disubsidi pemerintah seharga Rp14 ribu memang harus diubah. Tidak bisa lagi, minyak dilepas ke pasaran tanpa ada pantauan.
"Kalau seperti ini, relatif konsumen tidak akan dapat harga Rp14 ribu, yakin saya nggak mungkin. Maka sistemnya harus diubah, model distribusinya harus tertutup. Namanya subsidi, harus diberikan satu persatu dan langsung ke pedagang," tegasnya.
Ganjar juga mengantisipasi peredaran minyak goreng curah bersubsidi yang sebentar lagi akan datang ke Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi adanya permainan harga, maka pihaknya akan memastikan minyak goreng subsidi betul-betul sampai langsung ke tangan yang membutuhkan.
Baca Juga:Pemkot Solo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah, Namun Warga Harus Vaksin Sebelum Beli
"Mungkin penting juga ada semacam identitas pedagang untuk menebus minyak goreng ini, sebab kalau tidak selalu ada permainan. Ada middleman yang bermain dan ambil untung banyak. Selain itu, gagasan dulu pabrik mendistribusikan dan mengawasi langsung ke pedagang itu menurut saya bagus dan bisa diterapkan," pungkasnya.
