Jalan Terjal Tuntut Keadilan, 3 Warga Lumajang Jalan Kaki ke Jakarta Demi Temui Presiden Jokowi Tiba di Purwokerto

Mereka melakukan aksi jalan kaki dari desanya menuju Istana Negara untuk menemui Presiden Joko Widodo.

Ronald Seger Prabowo
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:19 WIB
Jalan Terjal Tuntut Keadilan, 3 Warga Lumajang Jalan Kaki ke Jakarta Demi Temui Presiden Jokowi Tiba di Purwokerto
Tiga warga Desa Sumbewuluh, Kecamatan Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Supangat, Masbud dan Nur Holik berjalan kaki melintasi Alun-alun Purwokerto, Jumat (1/7/2022). [Suara.com/Anang Firmansyah]

Pangat sebagai penginisiasi aksi ini juga merasakan hal serupa. Ia malah berangkat terlebih dahulu secara senyap pada, Selasa (21/6/2022) sekitar pukul 02.30 WIB. Niatannya ini tergolong nekat. Karena dilakukan secara mendadak dan bermodalkan uang saku secukupnya serta tas berukuran sedang.

Mendengar Pangat akan berjalan kaki demi menemui Presiden Jokowi, kemudian Masbud menyusul Pangat yang saat itu sudah sampai di wilayah perkotaan Lumajang. Hingga akhirnya mereka memulai jalan panjang.

Sesampainya di Yogyakarta, Nor Holik kemudian menyusul menggunakan kendaraan dan bersama-sama melanjutkan perjalanan bertiga.

Pangat menjelaskan sejak dahulu warga Sumber Wuluh sudah merasa khawatir, jika sewaktu-waktu Kali Regoyo banjir dengan membawa lahar dingin akan meluap ke perkampungan.

Baca Juga:Bukan Soal Kedekatan, Perbedaan Meja Putin saat Bertemu Jokowi dan Presiden Negara Lain Tenyata Punya Alasan Tersendiri

Pada awal tahun 2021 sudah sempat terjadi luapan pasir ke arah perkampungan, namun perusahaan penambang tidak mengindahkan ancaman bahaya itu.

"Kami memprotes dan mengadukan hal ini berkali-kali kepada aparat keamanan dan pemerintah. Tapi tidak pernah ada tanggapan dan tindak lanjut," akunya.

Kekhawatiran warga ini akhirnya terjadi pada 4 desember 2021 lalu saat Gunung Semeru Erupsi. Desa Sumber Wuluh tertimbun oleh guguran pasir Gunung Semeru.

"Seandainya protes kami dulu didengarkan, mungkin desa kami tidak tertimbun oleh pasir. Sekalipun juga terdampak, kami menduga tidak akan separah sekarang dan menimbulkan banyak korban jiwa. Inilah yang kami protes, kami menuntut keadilan. Tolong lindungilah warga dari ancaman bencana Pak Presiden," ungkap Pangat

Kewenangan perijinan perusahaan penggalian pasir (Galian C) sekarang kewenangannya ada di pemerintah pusat.

Baca Juga:Vladimir Putin Sampaikan Rusia Ingin Garap Proyek Energi Nuklir di Indonesia

Karena itu mereka yang mewakili warga terdampak berharap agar Pemerintah Pusat menindak tegas pelakupenambangan yang mengabaikan keselamatan lingkungan dan keselamatan warga.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini