SuaraJawaTengah.id - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Tengah tahun ajaran 2022/2023 telah selesai. Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan terus mengevaluasi hasil pelaksanaan. Sebab masih banyak kendala yang muncul terutama masalah zonasi.
Ganjar mengatakan, siswa yang tidak lolos PPDB bisa mendaftar ke SMA/SMK swasta.
"Memang tidak bisa dipungkiri semua menginginkan SMA SMK tertentu yang mau dituju," kata Ganjar dari keterangan tertulis Selasa (5/7/2022).
Salah satu hasil evaluasi, kata Ganjar, contohnya delapan siswa yang menurut laporan mengalami peretasan. Hal itu pun langsung diatasi dan saat ini para siswa tersebut dan lolos pada sekolah yang dituju.
Baca Juga:Pengamat Ini Sebut Tri Rismaharini Cocok Gantikan Almarhum Tjahjo Kumolo Jadi Menpan RB
"Saya minta dibetulin. Alhamdulillah beritanya sudah diperbaiki dan lolos semua. Ada plus minusnya," tegas Ganjar.
Mantan anggota DPR itu memastikan dirinya memantau langsung proses pelaksanaan PPDB. Ombudsman RI, kata Ganjar, juga digandeng untuk mengawasi pelaksanaannya. Ganjar tak memungkiri ada kelemahan dalam sistem PPDB.
"Maka saya pantau sendiri. Dari PPDB selalu jadi evaluasi, sistem ini harus dilaksanakan, kelemahannya distribusi sekolah tidak merata," katanya.
"Kalau mau dilanjut harus dibuat sekolah di beberapa tempat yang memang kosong. Kalau tidak cara penentuannya tidak boleh bulet, harus agar lonjong mengikuti area area pembagian itu. Ini evaluasi kami terus menerus," imbuhnya.
Sebenarnya, lanjut Ganjar, ada banyak opsi yang dipilih di sistem PPDB. Selain zonasi, orangtua dan siswa bisa memanfaatkan pilihan jalur prestasi atau afirmasi.
Baca Juga:Tabung Air di Dataran Tinggi Jadi Terobosan Ganjar Atasi Persoalan Banjir di Jateng
"Syaratnya sudah sangat jelas," ujarnya.
Ganjar juga mengungkap banyak permintaan agar dibantu masuk ke SMA atau SMK tertentu. Ada yang meminta dengan baik, tapi tak sedikit pula yang marah.
"Sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke publik adalah fairnessnya. Kita mau nggak berintegritas, mau nggak menggunakan sistem, mau nggak tidak kolusi, mau nggak tidak nepotisme, ternyata ada yang tidak mau," katanya.
Ganjar mengatakan, masih ada jalan untuk siswa yang tidak lolos PPDB. Misalnya dengan masuk ke SMA atau SMK swasta. Jika tidak mampu dengan alasan biaya mahal, ada beasiswa yang bisa digunakan.
"Kalau tidak diterima bisa di sekolah swasta. Biasanya alasan kan biaya (mahal). Ada beasiswa kok dan beberapa daerah dari sisi zona terlalu jauh karena sedikitnya sekolah sebenarnya bisa gunakan kelas virtual," jelas Ganjar
Solusi kelas virtual tersebut, kata Ganjar saat ini masih dimatangkan pelaksanaannya. Sebab menambah jumlah rombongan belajar tidak bisa diambil keputusan jangka pendek.
