SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mengomentari kabar Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti diketahui, Mukti Agung dikabarkan terjaring OTT KPK di Jakarta, Kamis (11/8/2022). Selain Mukti Agung, KPK juga mengamankan puluhan orang lainnya.
Ganjar mengatakan menunggu keterangan resmi KPK terkait kejelasan OTT tersebut dan perkara yang menjerat Mukti Agung. Dia juga mengaku akan ke Pemalang.
"Nanti kita tunggu keputusan KPK, sekarang saya mau ke Pemalang dulu," kata Ganjar usai menghadiri panen raya dan peresmian learning center bawang putih di Kabupaten Tegal, Jumat (12/8/2022).
Baca Juga:KPK Masih Periksa 23 Orang Yang Terjaring OTT, Termasuk Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo
Terkait langkah penonaktifkan Mukti Agung, Ganjar menyatakan aturannya sudah jelas. "Aturannya sudah jelas. Jelas wong ditangkap. Sudah urutan-urutannya," ujarnya.
Sebelumnya Ganjar menyayangkan kejadian OTT yang melibatkan kepala daerah di wilayahnya ini. Sebab ia telah berulangkali memperingatkan kepada kepala daerah agar tidak terlibat pada tindak kejahatan korupsi.
"Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada," tegas Ganjar usai mengikuti acara Jagongan Bareng Ajaib di Hotel Tentrem, Semarang, Kamis (11/8/2022).
Ganjar menegaskan, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah untuk tidak terlibat korupsi dilakukannya secara intens. Apalagi Jawa Tengah, kata Ganjar, sudah lama bekerjasama dengan KPK untuk pencegahan korupsi.
"Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerjasama kita dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering," ujarnya.
Baca Juga:Profil Mukti Agung Wibowo, Bupati Pemalang yang Terjaring OTT KPK
Ganjar mengatakan KPK dalam setiap kegiatannya di Jawa Tengah, tak hanya sosialisasi dan edukasi. Di dalamnya, kata Ganjar, terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah. Penekanannya, kata Ganjar, adalah kontrol diri pada individu.
"Hati-hati ya di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada lho di Jawa Tengah yang main proyek, ada lho yang seperti ini kira-kira yang jahat. Nah pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri," tegas Ganjar.
Ganjar mengatakan, Kabupaten Pemalang sedang dalam pendampingan Pemprov Jateng. Hal ini dalam rangka penunjukan Sekertaris Daerah baru karena yang sebelumnya (MA) mengundurkan diri setelah terlibat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh kepolisian.
"Kami kemarin lagi mendampingi di sana dari problem yang dihadapi sekdanya, maka kemudian kami coba intens ya saya tidak tahu kalau kemudian akan terjadi hal ini," tandasnya.
Ganjar belum mengetahui informasi lengkap terkait OTT tersebut. Terkait OTT bupati di Gedung DPR, Ganjar mengatakan komunikasi tentang bisnis yang berujung pada usulan kebijakan seringkali berpotensi pada tindakan rasuah.
"Ini peringatan untuk semuanya, udahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu. saya tidak tahu mungkin diantara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan dan udah terlalu banyak sih beberapa kasus kan muncul umpama mungkin mengajukan ususlan, didampingi, mendapatkan fee, yang seperti itu biasanya (potensi korupsi)," tegasnya.
Kontributor : F Firdaus
