Terkait bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM Bersubsidi, Sumarno mengaku, masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan data penerima bantuan berasal dari pusat, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih data.
"Bantuan sosial kita belum melangkah secara detail karena konsep datanya satu, sehingga jangan sampai tumpang tindih," tandas Sumarno.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Heryawan mengatakan, untuk mempertahankan daya beli masyarakat, Pemerintah memberikan bantalan sosial tambahan, dengan total dana Rp24,17 Trilian.
Sedangkan di Jawa Tengah sendiri Kementerian Keuangan juga telah menggelontorkan sejumlah dana untuk program perlindungan sosial sebesar Rp8,25 triliun untuk 1,7 juta keluarga harapan.
Baca Juga:Nelayan Makin Merana Akibat Kenaikan BBM: Harga Mahal, Kami Kesulitan Jual Ikan
"Ada pula pemberian paket sembako untuk 3.291.536 keluarga penerima manfaat, dan BLT desa untuk 910.089 keluarga penerima manfaat," paparnya.
Dituturkan, bantuan juga diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, diantaranya untuk sektor ketahanan pangan sebesar Rp978 miliar, pariwisata Rp279 miliar, kawasan industri Rp719 miliar, serta infrastruktur sebesar Rp190 miliar.
"Intinya pemerintah tidak hanya menaikkan bahan bakar, tetapi juga peduli dengan lainnya, seperti masyarakat yang kurang mampu dan kurang daya belinya," tutur Ahmad Heryawan.
Ahmad Heryawan menambahkan, agar pemberian bantuan lebih tepat sasaran, maka dibutuhkan peran masyarakat dalam pengawasannya.
"Bantuan sosial sudah kami serahkan uangnya, tapi jangan – jangan belum tepat sasaran...? Nah, tetangga- tetangga tolong ditengok, benar atau tidak mereka yang berhak sudah menerima bantuan tadi? Jadi selain pengawasan dari aparat yang sudah otomatis dilakukan, juga perlu peran pengawasan dari masyarakat," pungkasnya.
Baca Juga:Meski BBM Naik, Harga Pangan di Kendari Masih Normal
