"Itu yang harus dipahami oleh masyarakat," tegasnya.
Ia mengakui upaya yang dilakukan pemerintah sudah masif dan sekarang telah dikembalikan ke sistem yang berarti kewenangan ada di Kementerian Kesehatan.
Dengan demikian, kata dia, setiap Puskesmas akan bekerja sama dengan klinik-klinik swasta untuk menyediakan layanan vaksinasi bagi masyarakat yang seharusnya sudah mendapatkan vaksin penguat.
"Ada kendala memang. Saya mendapat informasi bahwa stok vaksin di beberapa Puskesmas saat ini kosong. Ini kan masalah distribusi vaksin, terutama kesiapan dan persiapan stock opname dari vaksin agak terlambat," katanya.
Baca Juga:Pandemi Covid-19 Segera Berakhir, Jokowi Khawatir Soal Pemulihan Ekonomi
Oleh karena itu, kata dia, ketersediaan vaksin harus benar-benar diperhatikan agar layanan vaksinasi di Puskesmas tidak sampai terhenti.
Disinggung mengenai upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah pada masa transisi pandemi menuju endemi, Yudhi mengatakan hal itu hanya perubahan terminologi saja, karena sebetulnya COVID-19 masih ada di tengah masyarakat.
"Itu (COVID-19) menjadi ancaman kesehatan kita," katanya.
Yudhi mengatakan sekitar 80 persen pasien yang berobat itu mengalami inspeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan beberapa di antaranya diduga terkena COVID-19.
Bahkan, banyak anak usia di bawah 18 tahun yang mengalami ISPA, sehingga vaksin penguat harus mulai diberikan kepada mereka yang hingga saat ini baru mendapatkan vaksin dosis kedua.
Baca Juga:Jokowi: Sebentar Lagi Mungkin Pandemi Berakhir, Tapi Ekonomi Justru Tidak Semakin Baik
"Tentunya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah saat ini menuju kondisi ke arah endemi. Jadi, semua ketentuan regulasinya sudah disiapkan untuk menuju ke arah itu," katanya.
