Lebih lanjut, Yudhi mengaku sepakat dengan pendapat beberapa pakar, termasuk dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan bahwa nantinya vaksin COVID-19 seolah-olah menjadi kebutuhan rutin dan kemungkinan setiap tahun harus divaksin.
Ia mengatakan jika pernyataan tersebut menjadi kenyataan, akan repot, karena saat sekarang masih berstatus pandemi, sehingga biaya penanganan COVID-19 termasuk vaksinasi masih ditanggung oleh pemerintah.
"Akan tetapi, ketika statusnya sudah menjadi endemi, kan pemerintah tidak menanggung itu semua lagi. Mudah-mudahan BPJS Kesehatan bisa menanggung ini," katanya.
Ia mengatakan jika pemerintah sudah tidak menanggung biaya vaksinasi, konsekuensinya masyarakat harus membeli.
Baca Juga:Pandemi Covid-19 Segera Berakhir, Jokowi Khawatir Soal Pemulihan Ekonomi
"Bayangkan, saat ini yang gratis saja kan cakupan untuk booster masih rendah. Kalau berbayar, bisa dibayangkan lagi, bisa-bisa enggak ada lagi yang mau vaksin, ini problem," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, masyarakat harus memahami bahwa perubahan terminologi dari pandemi menjadi endemi ada konsekuensinya dari sisi pembiayaan.
Hal itu disebabkan saat masih pandemi, semua pembiayaan akan ditanggung oleh pemerintah, karena merupakan wabah nasional, namun ketika sudah endemi, semua kebijakan pembiayaan tersebut harus dicabut.
"Menurut saya, kalau saat ini ada kesempatan untuk vaksinasi penguat bagi yang memenuhi syarat, kenapa tidak? Vaksin penguat itu ada manfaatnya," katanya. [ANTARA]
Baca Juga:Jokowi: Sebentar Lagi Mungkin Pandemi Berakhir, Tapi Ekonomi Justru Tidak Semakin Baik
