SuaraJawaTengah.id - Angka kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah (Jateng) yang masih cukup tinggi, menjadi problem dan membutuhkan perhatian dari banyak pihak.
Mulai dari pemerintah, anggota dewan, maupun masyarakat itu sendiri. Selain karena menjadi problem yang tidak mudah, tetapi juga menjadi kepentingan yang harus diselesaikan bersama.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko memaparkan hal tersebut ketika membedah faktor kemiskinan yang masih mengakar di Jateng.
Menurut pemaparannya, kemiskinan menjadi permasalahan yang bersifat multidimensional dan disebabkan oleh banyak faktor. Di mana tidak hanya dominan dalam sektor ekonomi, melainkan juga politik, sosial, budaya dan sistem permasyarakatan lainnya.
Baca Juga:Asik! 461 KK di Kebumen Tidak Gelap-gelapan Lagi, Dapat Sambungan Listrik Murah dari Ganjar
"Salah satu faktor utama dan menjadi karakteristik penduduk miskin yaitu karena faktor pendidikan yang rendah dan berada dalam pekerjaan informal," katanya.
Sehingga, ia melanjutkan, perlu adanya dorongan pertumbuhan ekonomi tidak hanya di wilayah kota, melainkan juga hingga ke desa-desa.
Selain itu, faktor geografis turut berpengaruh dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan sirkulasi informasi di sektor ekonomi yang juga menjadi terbatas.
Salah satunya dalam hal permodalan dan akses pasar. Terutama oleh para petani dan wirausaha kecil.
"Faktor ini yang masih menjadi salah satu PR dan harus segera diselesaikan. Karena berpengaruh pada keterbatasan informasi penduduk, dalam mengakses program-program penanggulangan kemiskinan seperti sekolah gratis, pengobatan gratis, jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya," jelasnya.
Baca Juga:Dua Orang Tewas Usai Mobil Ditabrak Kereta Api
Dalam penyelesaiannya, Heri menegaskan, harus bersinergi antara sektor pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah.
"Penanganan harus berjalan dari banyak sektor sekaligus. Semua pihak bekerja sama dengan memenuhi tanggung jawab serta mencapai keberhasilan di sektornya masing-masing. Sehingga bisa lebih cepat sampai ke peningkatan yang ingin dicapai," tegasnya.
Hal ini turut mengacu pada mandatori kebijakan pemerintah pusat, melalui arahan/instruksi Presiden untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol (zero) persen pada tahun 2024.
Diketahui, persentase penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 2,28 persen pada tahun 2021 menjadi 1,97 persen pada tahun 2022. Akan tetapi, upaya pengentasan kemiskinan masih harus menjadi program prioritas.
Hal ini mengingat masih ada 15 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan yang masih di atas rata-rata Provinsi Jateng dan Nasional.
"Diperlukan upaya bagaimana terus memperkuat sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, agar tetap tumbuh positif. Karena merupakan kontributor terbesar pada perekonomian Jawa Tengah," pungkasnya.
