"Kita berharap Pemilu 2024 berlangsung secara damai, jujur, adil, dan demokratis. Itulah harapan rakyat. Harapan Demokrat, harapan kita semua," jelas dia.
AHY juga mengkritik keras kebijakan Jokowi terkait food estate dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.
Terkait food estate, AHY menyebut banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritik kebijakan food estate ini.
Menurutnya, food estate merupakan program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tetapi mengabaikan faktor ekologi dan sosial.
Baca Juga:Sebelum Pidato Sempat Minta Doa Pada Anies, AHY Menyoroti Hutang Luar Negeri Indonesia
"Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan dan tradisi masyarakat lokal," kata AHY.
Menurutnya, aspek tersebut sebagaimana mazhab ekonomi Demokrat, yakni sustainable growth with equity.
Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan alam.
AHY juga mengatakan bahwa kurang baiknya tata kelola pemerintahan tercermin dari lahirnya peraturan perundang-undangan yang keluar dari norma hukum.
Contohnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Baca Juga:Pidato AHY Jadi Sorotan, Bahas tentang Plt Presiden jika Penundaan Pemilu Benar-Benar Dilaksanakan
AHY menegaskan, Demokrat sejak awal menolak UU Cipta Kerja bukan hanya karena isinya yang kurang berpihak kepada tenaga kerja, tetapi juga karena pembuatan aturannya dilakukan grusa-grusu.
